Beranda Halmahera Selatan DPRD Digantung Tiga Tahun?

DPRD Digantung Tiga Tahun?

79
0
BAGIKAN
Yunus Naja anggota Komisi I DPRD Halsel

Yunus Naja: Kalau ada website tolong dipublis.

LABUHA – Setelah sebelumnya disampaikan oleh Anggota Komisi II DPRD Arsad Sadik Sangadji, kini Komisi I DPRD Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) juga ikut mendesak kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halsel segera mempublikasikan dokumen APBD yang selama ini diduga dirahasiakan oleh Pemkab melalui website Pemerintah Kabupaten Halsel.

Pasalnya, dokumen APBD tersebut sudah 3 tahun lamanya tak diberikan ke DPRD sejak tahun 2015, 2016 dan 2017. Bahkan di tahun 2018 bulan ke 3, pihak DPRD juga belum menerimanya.

“Jika sudah ada website di publis agar masyarakat dapat mengetahuinya,” ungkap Yunus Naja salah satu anggota Komisi I DPRD Halsel, Selasa, (27/03).

Sambungnya, tak hanya dokumen ABPD, Komisi I juga meminta kepada Pemkab mempublikasikan hasil audit dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terkait penggunaan anggaran daerah yang selama ini tak pernah diketahui oleh publik Halsel.

“Audit dari BPK selama ini juga harus dipublis melalui websait pemkab,” ujar politisi PKB daerah pemilihan Obi ini.

Tak hanya lembaga DPR, desakan ini juga muncul dari salah satu tokoh masyarakat Halsel, Ruslan Jafar. Mantan anggota DPRD Halsel ini menyebutkan, Pemkab Halsel sudah semestinya mempublikasikan dokumen APBD dan hasil audit dari lembaga pengawasan seperti BPK melalui website Pemkab
.
“Itukan dokumen publik jadi semestinya Pemkab harus sampaikan ke masyarakat. Jika sudah ada website resmi dari Pemkab ya dipublis kenapa disimpan-simpan,” cetus politisi PPP itu.

Terpisah Kepala Bagian Humas dan Protokoler, Mujiburrahman saat dikonfirmasi mengatakan, website Pemkab Halsel sudah diterbitkan dan dalam waktu dekat pihaknya akan mempublikasikan semua kegiatan-kegiatan Pemkab termasuk dokumen APBD dan hasil audit dari BPK.

“Iya yang pertama mungkin website Pemkab itu memang sudah ada dan sudah terdaftar dan insya Allah semua informasi itu akan kami masukkan ke situ. Semua kegiatan terkait dengan pembangunan daerah kami masukan di situ. Termasuk dokumen APBD dan hasil audit selama ini,” pungkas Mujiburrahaman. (Raja)

Tinggalkan Balasan