Beranda Halmahera Utara Dinilai Diskriminatif, KNPI, GMKI dan GAMKI Ancam Boikot Aktifitas Panwas Halut

Dinilai Diskriminatif, KNPI, GMKI dan GAMKI Ancam Boikot Aktifitas Panwas Halut

1259
0
Diskusi tiga OKP, KNPI, GAMKI, GMKI

TOBELO – Dikeluarkannya keputusan Panitia Seleksi Bawaslu Nomor 21/Timsel-Zona.2/Malut/VII/2018, tentang 6 orang calon Bawaslu kabupaten Halmahera Utara yang lolos dan memenuhi persyaratan, berbuntut panjang dan menuai reaksi kecaman.

Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) dan Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) misalnya, Rabu (08/08) dini hari tadi, menggelar diskusi terbuka dan membahas persoalan mekanisme penilaian Tim Seleksi (Timsel) Bawaslu.

Menurut mereka, tidak ada transparansi nilai yang dipublikasi pada saat wawancara. “Ini kan tidak logis sekali. Semua tahapan seleksi harus mengacu kepada nilai. Lalu sekarang tahapan wawancara, mana nilainya”, kesal Rinnel Kristo Hontong, salah satu aktivis GMKI Cabang Tobelo.

Selain itu, mereka menilai, ada beragam macam kepentingan dalam tubuh Timsel, dalam menetapkan hasil 2 hari lalu (6 Agustus).

Bahkan 3 OKP ini menyinggung soal video viral, yang memuat adegan salah satu Timsel Bawaslu yang diduga mengambil ‘sesuatu’ dari salah satu peserta.

“Ini sudah mengindikasikan betapa tidak profesionalnya Timsel dalam bekerja. Semua tergantung kepentingan, kepentingan uang dan kepentingan lain-lain”, sesal Kristian Moloku, ketua KNPI Halmahera Utara.

Menurut dia, pihaknya sudah mendokumentasikan bukti lengkap. Selanjutnya tambah dia, dirinya bersama kawan-kawan OKP yang lain, akan membuat laporan resmi ke BAWASLU RI, dini hari ini juga.

“Kita tidak main-main, kita punya data dan semuanya telah didokumentasikan. Kita akan melapor segera ke Jakarta, agar mereka bisa tahu kondisi terkini di Maluku Utara dan Halmahera Utara khususnya. Kami menginginkan, masalah seleksi Bawaslu di ambil alih oleh Jakarta”, terang Kristian dengan nada emosi dalam diskusi dini hari tadi.

Sama dengan Kristian, ketua GAMKI Halut, Adrianto Koli dengan nada keras mengatakan, akan memboikot semua aktifitas Panitia Pengawas Pemilu di daerah ini.

Kata dia, GAMKI menginginkan proses demokrasi bisa berjalan selaras dengan regulasi yang berlaku. Lanjut laki-laki berbadan gembul ini, bicara demokrasi bisa berjalan jujur, kalau mulanya diawali dengan sikap profesionalisme dalam penjaringan penyelenggar.

Sebab itu, dirinya menyangsikan proses pesta demokrasi 2019 bisa berjalan baik. “Saya berjanji akan mengerahkan kekuatan penuh untuk memboikot Panwas di Halmahera Utara. Kita tunggu tanggal mainnya. Semua akan indah pada waktunya”, ujar Adrianto Koli.

Sementara itu, Sekretaris Timsel Bawaslu, Alfred Mainassy ketika dihubungi oleh media ini, teleponnya tidak aktif atau berada di luar jangkauan.

Sekedar di ketahui, Timsel Bawaslu berjumlah 5 orang diantaranya, Arwan Mohd Said, Alfred Mainassy, Ade Haerullah, Mustafa A. H Ruhama dan Wahyuni Bailussy. (Enol)