TIDORE KEPULAUAN – Wakil Ketua II DPRD Kota Tikep Mochtar Djumati mengatakan bahwa RPJMD yang merupakan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan selama lima tahun itu, diharapkan bisa menjadi dokumen terbaik di Indonesia Bagian Timur.
Hal itu disampaikan olehnya saat menuntaskan pembahasan terkait dengan Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tikep tahun 2016-2021 di gedung DPRD kota Tidore Kepulauan pada Selasa, 11 Desember 2018 kemarin.
Lebih lanjut, lelaki yang juga merupakan Ketua DPD Partai Nasedem Kota Tikep itu menjelaskan bahwa, revisi yang dilakukan pihaknya bersama pemerintah daerah Kota Tikep itu, ada beberapa point penting yang diperbaiki.
Diantaranya, penyesuaian Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 54 ke Permendagri 86 yang tentu juga ikut berpengaruh terhadap batang tubuh RPJMD sebelumnya yang memiliki 11 Bab berubah menjadi 9 Bab. Serta regulasi yang mengatur soal OPD dan beberapa program yang sesungguhnya bukan merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) malah dimasukan dalam Indikator Kinerja Utama.
“Jika kita bandingkan dengan RPJMD sebelumnya yang belum di revisi itu ada banyak target kinerja mulai dari indikator utama sampai indikator daerah banyak yang tidak singkron, sehingga gambaran untuk mewujudkan visi misi selama lima tahun tidak terlihat begitu nampak dan jelas, untuk itu dengan adanya perubahan RPJMD ini visi misi walikota dan wakil bisa dituntaskan sampai pada tahun 2021,” ujarnya.
Lanjutnya, lebih terpenting lagi, setelah RPJMD yang sudah dibahas, kemudian nantinya akan disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) maka kedepannya DPRD dan Pemerintah Kota Tikep sudah harus konsiten mengikuti dokumen perencanaan yang telah direvisi itu, agar setiap program yang akan direalisasi bisa lebih terarah.
“Mengingat karena ini sudah tiga tahun kepemimpinan, sehingga di tahun 2020 dan 2021 itu sudah kita masukan target-target yang harus dicapai dan itu lebih rasional, sehingga dengan begitu publik sudah bisa mengukur kinerja Pemerintah Daerah, karena semuanya sudah disusun dengan baik sehingga menjadi terang menderang,” akunya.(SS)
