Beranda Maluku Utara Sekda Roling 69 Pejabat Eselon II, III dan IV Dilingkup Pemkab Morotai

Sekda Roling 69 Pejabat Eselon II, III dan IV Dilingkup Pemkab Morotai

394
0
BAGIKAN

MOROTAI – Perombakan jabatan kembali terjadi dilingkup Pemkab Pulau Morotai, Senin (07/01) bertempat di ruang aula kantor bupati, terdapat sebanyak 69 orang pejabat eselon II, III dan IV kembali di rolling oleh Sekda Pulau Morotai, Muhammad M Kharie.

Dihadiri oleh para Asisten, Stah Ahli, sejumlah pimpinan SKPD serta para Kabag.
Sebanyak 69 orang pejabat yang dilantik itu, yakni esolon II 3 orang, esolon III 17 orang, dan esolon 27 orang. Sementara untuk ke 22 orang di mutasikan ke Sekretaris Daerah. Ini berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati nomor: 520/4/ KPTS/PM/2019 Tentang pegawai negeri sipil dalam jabatan pimpinan tinggi pratama, administator dan pengawasan dilingkup Pemkab Pulau Morotai.

Sekda Morotai Muhammad M Kharie dalam sambutannya mengatakan, ”Pembangunan masih menjadi isu menarik. Terlebih bagi kita di daerah tertinggal atau daerah perbatasan. Terjadi diskursus atas prioritas fisik maupun non fisik, dalam hal ini pembangunan SDM, khususnya aparatur. Kenyataannya, kedua isu pembangunan ini ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat di pisahkan yaitu para teknokrat pra-reformasi atau era Orde Baru, menggunakan pendekatan pembangunan fisik untuk menggenjot produktifitas dalam negeri.
Salah satu karya monumental dari era orde baru adalah swa sembada pangan tahun 1986. Tak lama berselang, kita kembali mengimpor. Pemerintahan Orde Baru membangun bendungan. Tapi mengabaikan pembangunan sumber daya aparatur. Bureumania, atau penyakit birokrasi yang KKN menggerogoti sistem. Padahal, sejak tahun 1970-an wacana reformasi birokrasi telah menjadi agenda utama negara-negara di Dunia. Indonesia baru mengadopsi, mengkuti perkembangan itu pasca orde baru runtuh tahun 1998/1999. Bisa kita banyangkan, suatu wacana perubahan yang sejak awal digaungkan, baru menjadi perhatian setelah dua puluh tahun kemudian,” jelasnya.

Ia juga mengatakan, “Badan Administrasi Kepegawaian Negara atau BAKN yang sehari-hari mengurus kenaikan pangkat, pensiun, cuti, dirombak menjadi organisasi yang berorientasi pada manajemen stratejik sumber daya manusia. Perubahan fungsi BAKN yang berputar-putar pada persoalan rutin administrasi, ke yang lebih strategis membawa implikasi pada perubahan nama BAKN menjadi BKN,” ucapnya.

“Kita punya BKD yang mestinya sudah beranjak dari persoalan klasik kepegawaian. Ia harus menjadi produsen SDM-SDM handal yang mampu mengatrol ketertinggalan pembangunan fisik maupun non fisik di Morotai. Dalam kenyataan, Kita belum mampu menyelenggarakan suatu sistem yang menjembatani ASN untuk tujuan organisasi. Masih terdapat gap antara kapasitas SDM dan tanggung jawab jabatan. Oleh sebab itu, pengembangan SDM menjadi kunci dan tanggung jawab kita bersama yaitu promosi, rotasi atau mutasi adalah bagian dari pengembangan. Dan dari situlah bapak, ibu, saudara dapat belajar memahami dinamika sosial, ekonomi dan politik,” cetusnya.

Lebih jauh dijelaskan, “Berulang kami sampaikan, bahwa kami akan menjalankan pemerintahan ini sesuai tatakelola pemerintahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu tatakelola yang sistemik. Bukan berdasar pada pendekatan relasional atau identitas tertentu. Kami jalankan pola karier berdasarkan sistem merit. Oleh sebab itu, ketika ada satu diantara sub-sub sistem yang yang tidak presisi karena rusak atau cacat, maka akan di ganti dengan perangkat yang lain. Namun pergantian itu tetap mengutamakan prinsip-prinsip meritokrasi. Meritokrasi memperhatikan loyalitas. Namun titik-berat loyalitas di utamakan pada sistem bukan pada person. Bupati dan Wakil Bupati punya masa jabatan yang singkat. Akan tetapi bapak, ibu, saudari punya masa tugas yang jauh lebih panjang. Satu rezim pemerintahan, suatu saat akan berakhir. Namun pradigma administrasi terus tumbuh dan berkembang. Birokrat yang baik, akan mampu menempatkan diri dalam sebuah paradigma. Ia tidak terpacing oleh persoalan sektarian antar golongan,” timpalnya.

Sekda juga mengatakan, “Kembali saya ajak berefleksi, Bahwa kegagalan birokrasi era orde baru yang terlalu fokus pada perangkat keras dan mempraktekkan sistem birokrasi yang paternalistik, cukup menjadi pembelajaran. Reformasi birokrasi telah hadir sebagai oase di tengah gersangnya kolusi dan nepotisme. Lewat kesempatan ini, saya berpesan, bapak, ibu agar selalu adaptif dengan lingkungan yang baru. Berkompetisilah secara sehat, dan berkolaborasilah secara bijak. Sebelum menutup sambut, Sekda lantas mengucapkan selamat kepada bapak, ibu saudara yang baru di lantik. Jagalah amanah tersebut,” harapnya.

Diketahui bahwa, acara pelantikan pejabat eselon II, III dan IV yang dilakukan oleh Sekda Morotai Muhammad M Kharie, berdasarkan SK peraniran Bupati Pulau Morotai nomor 1 Tahun 2019 tentang pendclegasian sebagian kewenangan Bupati kepada Sekretaris Daerah, Tentang penanda tanganan Surat Keputusan Mutasi Aparatur Sipl Negara.(Ical)