Beranda Maluku Utara Pembebasan Lahan Gamalama Plaza, Dinas Perkim Usulkan 10 Miliar

Pembebasan Lahan Gamalama Plaza, Dinas Perkim Usulkan 10 Miliar

106
0
BAGIKAN
Gamalama Plaza

TERNATE – Pembebasan lahan Gamalama sudah tidak bermasalah lagi, Dinas Perkim  siap untuk membayar, jika semua administrasinya sudah ada. Anggaran untuk pembayaran juga sudah diusulkan RA APBD Perubahan sebesar Rp 10 Miliar, pembayaran lahan yang tersisa.

Kepala Dinas Perkim Rizal Marasaoly menyampaikan, Saat ini tinggal penyelesaian akhir untuk, berapa rumah yang belum terbayarkan, namun bukan karena, persoalan dari torang (kami) tidak mau bayar lahan, tetapi masih terkendala administrasi.

“Karena bayar tanah itu syarat-syaratnya harus dipenuhi salah satunya adalah sertifikat,” ungkap Rizal.

Rizal mengaku bahwa pembayaran tanah dilahan Gamalama tersebut tinggal membutuhkan kelengkapan administrasi, Lanjut Rizal, saat ini ada dua rumah sudah dilakukan pembongkaran, karena dua rumah ini sudah melengkapi administrasinya, sementara tiga rumah lain belum bisa dilakukan pembongkaran dan kita juga belum lakukan pembayaran karena belum ada kelengkapan administrasi seperti sertifikat tanah.

“Dua rumah sudah tidak ada masalah, dan siap bayar,” kata Rizal

Ia mengaku, pembayaran lahan Gamalama Plaza tidak ada kendala sama sekali soal anggaran, dikarenakan semua anggaran sudah ada di DPRD hanya saja DPR belum mengesahkan.

“Sudah dianggarkan dalam APBD induk 2019, teman-teman harus tahu karena dalam apresial, negosiasi dalam perjalanan anggaran itu ada juga kebutuhan mendesak lain yang harus dipenuhi,” ujarnya.

Sementara untuk Gamalama Plaza, Wali Kota Ternate, Burhan abdurahman meminta secara resmi ke DPR, dan karena belum ada pembahasan maka belum jalan.

“Untuk permintaan tambahan untuk perubahan APBD sebesar Rp 10 Miliar,” kata Rizal.

Pembebasan lahan dari 5 pemilik rumah baru 2 rumah yang dilakukan pembebasan lahan, “Hari ini saya mau bayar pedorang (Mereka) juga boleh, cuma pengadaan tanah ini ada aturannya, saya tara (Tidak) mungkin mau bayar buta-buta kasana tara mungkin besok lusa sapa yang tanggung jawab, maka harus ada sertifikat, besok lusa kalau BPK turun pasti minta bukti,” cetusnya.

Dari anggaran yang ada saya sudah bayar dua rumah namun pembayarannya bertahap. “Yang lainnya siap bayar, pembayarannya baru Rp 300 juta, saya punya pertimbangan minta tambah di RA APBD ini agar kasih lunas semuanya,” tutupnya. (C4)