LABUHA – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Pemuda Untuk Rakyat (GAPURA) Halmahera Selatan (Halsel), kembali menggelar aksi demonstrasi meminta ketegasan Bupati Halsel dalam membijaki 10 desa yang belum dilantik pada pemilihan kepala Desa 2016 oktober lalu.
Koordinator Lapangan (Korlap), Harmain Rusli, dalam orasinya, menyampaikan, berdasarkan hasil keputusan bupati pada saat sidang sengketa pilkades dibeberapa bulan kemarin di berapa desa yang ada di Kabupaten Halamahera Selatan diantaranya Desa Wayaua, Desa Bori, Desa Marabose, Desa Pulau Gala, Desa Tawabi dan lain-lain.
Bahwa harus dilakukan pemilihan ulang yang berujung pada upaya gugatan ke tingkat PTUN yang menghasilkan kemenangan oleh Pemda Halamahera Selatan tersebut justru tidak di indahkan oleh pemangku kepentingan di daerah ini.
Lanjut Armain, ini tergambar dari apa yang di lakukan oleh pemda dengan cara melantik kepala desa definitif hanya sebagian desa dari keseluruhan desa yang bermasalah yang keputusan awalnya adalah pemilihan ulang.
Oleh karena itu dari sekian problem tersebut maka kami yang tergabung dalam LSM GERAKAN PEMUDA UNTUK RAKYAT(GAPURA) Halmahera Selatan bersikap.
Minta pemda agar konsiaten degn keputusan awal dan bijak dalam mengambil keputusan.
“Kami minta pemda agar melantik kepala desa secara kolektif tanpa mengabaikan desa yang lain,” teriaknya.
Lanjut dia, pihaknya juga mendesak bupati agar mencopot Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Halamahera Selatan (Halsel) Hi Bustamin Soleman, dan Polres agar mengusut tuntas kasus dugaan ijasah palsu para calon kepala desa.
“Kami juga minta DPRD halsel agar memaksimalkan fungsi DPRD khususnya KOMISI I terkait dengan kasus dugaan sengketa pilkades Halmahera Selatan,” tutupnya.(Raja)
