SOFIFI – Polemik sengketa tapal batas Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) dan Kabupaten Halmahera Utara (Halut) terkait 6 desa yakni Desa Bobane Igo, Tetewang, Dum -dum, Ake Lamo, Gamsungi dan Pasir Putih, terus mendapat perlawanan.
Puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan Front Perjuangan Rakyat Halmahera Utara (FPR – Halut) menggelar aksi unjukrasa didepan Kantor Gubernur Maluku Utara, meminta Gubernur Malut Abdulgani Kasuba untuk membubarkan Kecamatan Jailolo Timur, Kabupaten Halmahera Barat.
Kordinator Lapangan massa aksi, Zainal Ilyas, dalam orasinya mendesak pemerintah Provinsi Maluku Utara, segera membubarkan Kecamatan Jailolo Timur, Kabupaten Halbar dengan alasan perda No 6 tahun 2005 yg tidak memiliki keabsahan hukum.
Pemerintah Provinsi Malut, segera hentikan berbagai dalih dan alasan yang sengaja menunda proses penyelesaian sengketa tapal batas Halut-Halbar di 6 Desa.
Apababila sikap dan tuntutan ini tidak di realisasi, maka kami akan membokot aktifitas Pemerintah Provinsi Malut, ancam Zainal dalam orasinya.
Selain berorasi, massa aksi juga melakukan aksi bakar ban bekas di depan kantor Gubernur Malut.
Sementara itu, massa aksi yang diterima Wakil Gubernur (Wagub) Maluku Utara (Malut) M Natsir Thaib di ruang kerjanya yang didampingi Kepala Kesbangpol Malut Omar Fauzi, Karo Pemerintahan Mifta Bay, Wakapolres Tidore Kompol Wahyu Adi, Danramil 1505-08 Sofifi Mayor Inf Kusairi dan Kapolsek Oba Utara Iptu Adil mengatakan, untuk menyelesaikan tapal batas 6 desa, saat ini Pemerintah Provinsi masih menunggu hasil verifikasi peninjauan lapangan yg dilakukan oleh Kemendagri RI, sebab dokumen dari kedua daerah Kabupaten. Halbar dan Halut telah di sampaikan kepada Pemerintah Pusat.
“Saat ini, kami Pemerintah Provinsi Maluku Utara, masih menunggu surat hasil verifikasi peninjauan lapangan oleh Tim dari Kemendagri RI”, ungkap Wagub. (HI)
