JAILOLO – Berbagai permasalahan dan issue di daerah, nampaknya masih jauh dari perhatian bupati Danny Missy, yang hingga kini, tak kunjung menunjukkan diri di Halbar.
Sebab dikabarkan, selain melakukan perjalanan dinas di Jakarta, orang nomor satu di Pemkab Jakbar ini juga dikabarkan, sempat melanjutkan perjalanan ke dua negara.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber terpercaya, menyebutkan, selaku pimpinan di daerah, Danny dikabarkan sempat melakukan kunjungan ke Thailand dan Korea.
“Beliau (Bupati,) sudah balik ke Jakarta, besok (Selasa) udah di Jailolo,”aku salah satu sumber terpercaya.
Untuk memastikan informasi ini, Kepala Dinas Kominfo, Kehumasan, Statistik dan Persandian, Chuzaemah Djauhar, saat dikonfirmasi, justru meminta agar jangan dulu diberitakan.
“Kami meminta, untuk pemberitaan terkait hal tersebut, untuk sementara ditahan, karena sampai saat ini, Kominfo belum mendapat konfirmasi, soal kevalidan opini yang berkembang saat ini,” kata Chuzaemah.
Menyikapi ini, direktur Koordinator Pengawasan Legislatif (Kopel), Mussadaq, mengatakan, perjalanan dinas kepala daerah, berdasarkan pasal 10 Permendagri, nomor 29, tahun 2016 harus disertai dengan surat permohonan izin.
“Jadi bupati maupun walikota, wajib mengajukan permohonan izin perjalanan dinas luar negeri ke Direktur Jenderal Otonomi Daerah melalui Gubernur,” jelas Mussadaq.
Karena itu, pihaknya menyarankan secara transparan, bupati harus memberikan penjelasan ke publik terkait agendanya ke luar negeri.
“Saya kira, bupati harus jelaskan ke publik, perihal perjalanan dinasnya ke luar negeri, untuk menghindari polemik,” sarannya.
Selain itu, dirinya juga menyarankan agar, inspektorat, supaya bisa pro aktif untuk menyelidiki masalah ini.
“Inspektorat harus pro aktif menyelidiki hal ini, dan segera menjelaskan ke publik, apakah perjalanan dinas ini menggunakan APBD atau non APBD,” kata Mussadaq.
Senada juga disampaikan Direktur Makuwaje, Muhammad Konoras. “Ke Korea itu sah-sah saja, asalkan tujuan perjalananan dinas itu jelas dan bagi saya, bupati wajib menjelaskan ke publik perihal agenda perjalanan dinas itu,” kata Konoras.
Dirinya juga sempat menanggapi penyataan Kominfo, selaku Jubir. “Kalaupun sengaja ditutupi, maka bisa menimbulkan persepsi negatif, jika bupati menggunakan uang rakyat utk berwisata,” tutupnya.(UK)
