LABUHA – Tak tanggung-tanggung para kepala desa di 30 kecamatan Kabupaten Halmahera selatan (Halsel), membuka kran pemkab Halsel untuk Kejaksaan Negeri (Kejari), Halmahera Selatan dan polisi resort (Polres) Halsel.
Hal ini terkuak saat para kepala desa tersebut menggelar aksi unjuk rasa pada Jumat,(2/2), dikantor bupati dan DPKD Halsel.
Para kepala desa di 249 desa tersebut, meminta trasparansi anggaran Alokasi Dana Desa (ADD), tahun 2017 yang menunggak 6 bulan gaji para kepala desa dan kaur desa tersebut.
Pasalnya di hadapan Kadis DPMD dan para wakil rakyat, para kades mempertanyakan anggaran tersebut dikanakan oleh tim TAPD Halsel, padahal anggaran tersebut telah disahkan oleh DPRD Halsel di tahun 2017 lalu, baik pada APBD induk 2017 maupun APBD Perubahan namun nyatanya masih tetap ditunggak oleh pihak DPMD Halsel.
“Anggaran ini sudah ada namun belum juga dicairkan dan entah dikemanakan,” teriak Kades Kaireu Abubakar Malayu dalam orasinya.
Selain Abubakar Malayu, Kades Marabose Irham Hanafi dan beberapa kades lainya, bahkan tak tanggung-tanggung meminta Bupati Bahrain Kasuba agar mencopot tim TAPD Halsel yakni Sekda Halsel Helmi Surya Botutihe, Kaban Bappeda Daud Djubedi, serta Kadis DPKAD Aswin Adam.
Hal ini tentunya membuka pintu baru bagi penegak hukum untuk melakukan penyelidikan pada dugaan kasus miliaran rupiah yang belum direalisasikan oleh pemkab terkait pembayaran gaji kepala-kepala desa.(Raja)
