TERNATE – Panwaslu Kota Ternate, mengajak masyarakat tolak money politics (politik uang) dan politisisasi SARA.
Hal ini ditegaskan dalam acara deklarasi Tolak Politik Uang dan Politisasi SARA, Rabu (14/2).
Ketua Panwaslu Kota Ternate, Rusly Saraha dalam sambutannya mengajak masyarakat agar memerangi praktek money politik dan politisasi SARA. “Sudah menjadi catatan klasik, ketika seorang pemimpin yang terpilih karena merasa telah membeli suara pemilih, biasanya setelah terpilih tidak lagi memikirkan kepentingan rakyat, mereka lebih mengutamakan kepentingan pribadi, keluarga atau tim sukses ketimbang hak-hak rakyat, karena merasa telah menunaikan kewajibanya dengan membayar masyarakat, yang ada dalam pikiran mereka adalah kumpul uang kembali, cari untung lagi, dan kumpul modal untuk kembali maju pada periode berikutnya,” katanya.
Jika tradisi politik uang ini dibiarkan maka akan menyulitkan bagi bermunculannya calon pemimpin hebat dengan visi jelas, penuh integritas tapi isi dompet pas-pasan untuk terpilih pada kontestasi Pilkada maupun pemilihan legislatif (pileg).
Begitu pula dengan politisasi SARA, yang ada adalah masyarakat akan terpecah belah karena lebih mendengar hasutan kepentingan kelompok tertentu. “Karena itu mari kita melawannya, tidak boleh kita biarkan kejahatan pemilu tumbuh di daerah ini, saya kira kali ini adalah era pemilu tenang, jangan lagi bersitegang, mari ciptakan suasana damai untuk kita semua,” harapnya.
Sementara itu, Ketua KPU Malut menyatakan, biasanya dalam penyelenggaraan pemilu sering terjadi kecurangan, dan itu mayoritas terjadi di tim suksesnya. “Biasanya, pelangaran itu terjadi di tengah-tengah antara hulu ke hilir, jadi dalam siklus, sesuatu itu berjalan dari hulu turun ke hilir, lalu sering terhambat di tengahnya, ini yang sering terjadi masalah,” katanya.
Ketua MUI Kota Ternate, Usman Muhammad mengingatkan kepada siapa saja yang berkepentingan dalam Pilkada kali ini, agar tidak melakukan maksiat dalam pelaksanaan pemilu. “Kejahatan pemilu itu bagian dari maksiat yang dilakukan, karena itu kita harus melawannya, tidak boleh kita membiarkanya, karena itu nanti menjadi sumber mala petaka,” jelasnya.
Kabag Ops Polres Ternate, Kompol Jufri Dukomalamo, Polres Ternate mengapresiasi Panwas Kota Ternate yang telah menyelenggarakan kegiatan tersebut. Polres memiliki komitmen yang sama untuk melawan kejahatan pemilu. “Kita punya komitmen yang sama untuk melawan pelanggaran pemilu, mari kita ciptakan pemilu yang berkualitas dan damai di tahun ini dan tahun-tahun akan datang,” katanya.
Sementara Koordinator Divisi Pengawasan Panwaslu Kota Ternate, Kifli Sahlan juga membacakan butir-butir deklarasi dan di ikuti oleh berbagai pihak terkait, seperti KPU, Polres, Pemkot Ternate, Perwakilan masing-masing Partai Politik (parpol), MUI Ternate, dan perwakilan tim sukses yang hadir dalam kegiatan itu.
Naskah deklarasi yang dibacakan itu berisi tentang lima poin yang harus dilaksanakan, yakni mengawal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Malut dari politik uang dan politisisasi Sara karenna merupakan ancaman besar bagi demokrasi dan kedaulatan rakyat. Kemudian tidak menggunakan politik uang dan Sara sebagai cara mempengaruhi pilihan pemilih karena mencederai integritas penyelenggaraan pilkada.
Kifli juga mengajak pemilih untuk menentukan pilihannya secara cerdas berdasarkan visi, misi dan program kerja, bukan karena politik uang dan SARA.
Kemudian mendukung pengawasan dan penanganan pelanggaran terhadap politik uang dan politisasi Sara yang dilakukan oleh pengawas pemilu. Serta tidak akan melakukan intimidasi, ujaran kebencian, kekerasan atau aktivitas dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu proses penanganan pelanggaran politik uang dan Sara. (HI)
