Alien Mus : Silahkan lapor saya di DPP
TERNATE – Polemik pemberhentian dan pemecatan Samad Hi Moid dari kursi ketua DPD II Halmahera Barat dan Anggota partai oleh Ketua DPD I Partai Golkar, Alien Mus yang diduga tabrak aturan, kini mendapat dukungan dari rekan sesama partai.
Dukungan datang dari Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (Depida) dan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Soksi) Golkar Malut Juma Luange. Juma juga mendesak ketua DPP Partai Golkar Airlangga Hartanto untuk mencopot Alien Mus dari ketua Partai DPD I.
Juma yang juga Wakil Sekretaris Pemenangan Pemilu DPD I Golkar Dapil Halmahera Utara dan Morotai ini menganggap kebijakan Golkar Malut di bawah kepemimpinan Alien Mus dan Hamid Usman sangat inprosedural, inkonstitusional dan ilegal. “Salah satunya pemecatan Samad yang merupakan kader terbaik yang banyak konstribusinya bagi partai ini. Saya kaget ada pemecatan itu,” kata Juma yang ditemui oleh reporter media ini di Resto dan Kaffe D’stadion.
Kata Juma, Golkar yang di pimpin Alien dan Hamid ini membuat internal partai kian menurun karena kebijakan-kebijakan yang diambil. Untuk itu Juma menegaskan, Samad Moid masih aktif sebagai ketua DPD II Halbar.
“Samad Moid sampai saat ini masih sebagai ketua DPD II partai Golkar Halmahera Barat, Samad diberhentikan tidak melalui rapat pemecatan, oleh karena itu dianggap tidak sah, karena itu kita masih menganggap saat ini Samad Moid masih kader Golkar dan ketua DPD II Halbar”, tegas Juma.
Dengan begitu, Juma meminta agar DPP Golkar harus mengambil langkah tegas terkait kasus pemecatan yang dilakukan Alien dan Hamid tersebut.
“Mulai dari pelantikan sampai saat ini belum ada rakerda maupun rapat-rapat harian. Karena itu harus adanya reorganisasi dan refatilisasi pengurus DPD I Malut. Kalau ini pun tidak, Maka 2019 Golkar akan kalah.
Sementara Alien Mus ditemui di Restoran Floridas Ternate belum lama ini mengatakan, pemberhentian Samad Moid sebagai anggota partai Golkar sudah sesuai dengan aturan. Karena itu, dia persilahkan agar Samad lapor saja ke pimpinan pusat jika tidak puas dengan keputusan yang dia dapatkan. “Silahkan saja lapor ke DPP kalau Samad tidak merasa puas dengan keputusan pemberhentian atas dirinya. Nanti kita berhadap-hadapan,” kata Alien.
“Saudara Samad ini kita sudah berikan surat teguran berapa kali, tetapi dirinya tidak merespon teguran itu,” ujarnya.
Alien menyampaikan, seharusnya Samad ketika berkomentar di media terkait apa kesalahan yang dia perbuat.
“Sebelum berkomentar di koran, Samad sudah tahu apa isi surat teguran dari DPD II Halbar maupun DPD I. Jadi silahkan saja jika mau mengadu ke DPP”, pintanya. (HI)
