TERNATE – Pergantian Majid Husen sebagai Ketua Wilayah (Ketwil) yang dilakukan oleh sejumlah pengurus DPD dan DPW PAN Malut dengan melakukan rapat pleno diperluas yang dilaksanakan di Hotel Boulevard Sabtu (3/3/18), ditanggapi Muhlas Jafar, Wakil Sekretaris DPW PAN Malut.
Muhlas yang ditemui wartawan media ini mengatakan, “Atas nama pengurus DPW melihat langkah yang dilakukan oleh beberapa orang pengurus yang mengatasnamakan DPW yang melaksanakan pleno pergantian Ketua DPW adalah bagian dari kehabisan akal dalam momentum pilkada Gubernur 2018”, tuturnya.
Sebagai pengurus DPW PAN tentunya harus faham mekanisme agar segala bentuk kebijakan partai tidak boleh keluar dari AD/ART. Kami melihat kegitan dilakukan oleh beberapa teman di Boulevard adalah kegiatan yang memalukan dalam sejarah berpartai.
“Ada urusan apa kegitan internal partai yang sifatnya pleno kok harus ada kader atau pengurus partai yang bukan pengurus partai PAN harus diikutkan dan diberi ruang untuk berbicara acara partai”, ungkapnya.
“Kami melihat ada pengurus Nasdem dan PKPI, ini sangat memalukan Partai PAN secara kelembagaan, kami tidak bisa membayangkn kalau ini di ketahui oleh DPP PAN pasti ketum Zulkifli Hasan pasti marah besar”, jelas Muhlas.
Lanjut dia, “Dilain sisi beberapa orang ini sudah dari awal dianggap membuat gaduh di DPW PAN misalnya menolak rekom DPP PAN ke AGK. Dan perubahan rekomendasi ke MK juga sama mereka ini sudah yang menolak dengan alasan yang bermacam-macam pada hal ini adalah keputusan DPP adalah keputusan tertinggi, kalau mereka mau DPP ikut maunya silahkan keluar dari partai PAN dan mencari partai lain yang maunya diikuti oleh DPP. Dan kami juga ingin menyampaikan bahwa ada pengurus PAN dan ketua DPD Kabupaten Kota yang ikut mosi tidak percaya terhadap ketua wilayah itu hoax alias tidak benar, karena 8 pengurus kabupaten kota tidak ikut, mungkin cuma dua DPD PAN Kabupaten Kota saja yang hadir yakni ketua Ternate dan Morotai, tapi itupun seluruh pengurus di dua kabupaten itu tidak hadir dan tidak menahu soal kegiatan itu. Sisanya 8 SPD tidak tahu dan pada di masing-masing kabupaten kota persiapan menghadapi kampanye MK MAJU, jadi sekali lagi itu hoax. Ada hal yang mereka mempersoalkan katanya ketua tidak melaksanakan Rakerda dan Rakorwil itu juga hoax karena mereka tidak hadir setiap rapat, jadi mereka tidak tahu. Soal Rakorwil sudah ada kepanitiannya dan tanggal, menunggu jadwal pelaksanaan yang pas sesuai dengan jadwal atau waktu Ketwil, karena kapasitas beliau sebagai cawagub saat ini”, beber Muhlas.
Masih kata Muhlas, “Alasan beberapa oknum pengurus itu tidak benar, jadi itu hoax alias kehabisan akal serta orang-orang ini akan kita laporkan mereka ke DPP untuk diberikan sanksi pemecatan dari pengurus maupun di pecat dari keanggotaan partai”,tegasnya.
Menurutnya, karena sementara ini kita diinstruksikan DPP PAN untuk memenangkan MK-MAJU di Pilgub 2018 ini.
“Jadi sementara pengurus DPW DPD lagi fokus konsolisidasi MK-MAJU tidak ada kegiatan lain”, tandasnya. (HI)
