TERNATE – Barisan Pelopor Pemuda Obi (Bapor) kembali menggelar aksi unjuk rasa, dalam aksi tersebut Bapor menilai pemerintah provinsi Maluku Utara dan pemerintah Kabupaten Halmahera selatan, menganaktirikan masyarakat Pulau Obi.
Aksi tersebut, dilakukan lantaran hingga saat ini jembatan penghubung Desa Jiko Tamo dengan desa Buton tak kunjung diperbaiki, padahal sudah memakan korban kurang lebih dua orang.
Jembatan tersebut diketahui patah akibat terjangan banjir pada akhir tahun 2016 lalu.
Dalam orasinya, kordinator lapangan (Korlap), M Risman, mengatakan sudah kurang lebih dua tahun lalu, masyarakat Obi ditimpa bencana banjir yang begitu dasyat. Menurutnya, Sejak ditimpa bencana itu, rakyat Obi makin terpuruk, baik secara sosial politik dan ekonomi.
Hal ini terjadi dikarenakan kejahatan penebangan liar yang diduga dilakukan oleh perusahan kayu PT. Poleko Yubarson, yang beroperasi di wilayah Obi di puncak gunung Desa Jikotamu, Desa Buton, Desa Akegula, Desa Laiwui, Desa kampong Baru, dengan legalitas Izin No. 962/KPTS-II/99 tgl. 14, bulan 10 tahun 1999 dengan luas wilayah kerja 86.599 hektar.
Lanjut, Risman, “Perusahan kayu PT. Poleko Yubarson, harus bertanggungjawab penuh, karena menyebabkan banjir akibat dampak lingkungan yang dilakukan oleh perusahan dengan penebangan liar yang menebang kayu di bibir sungai”.
masih kata Risman, “Akibat banjir tersebut, melumpuhkan perekonomian serta aktifitas masyarakat, serta merusak tempat ibadah, pendidikan, tempat pelayanan kesehatan rumah sakit dan puskesmas serta perkantoran, pasar dan harta benda masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, M Risno juga mendesak agar pemerintah provinsi Malut, bertanggung jawab atas kondisi Pulau Obi.
“Kami mendesak Kejaksaan Tinggi dan Polda Maluku Utara agar menindaklanjuti atas dugaan kasus yang diduga kuat melibatkan PT. Poleko Yubarson dan memeriksa anggaran bantuan bencana alam di Kepulauan Obi,” terangnya.
Aksi protes Bapor dilakukan di Kantor PT. Harita Grup perwakilan Ternate, Kantor Kejati dan Polda Maluku Utara. (Raja)
