PAYAHE – Anggota DPR RI Perwakilan Maluku Utara, Dr. Saiful Bahri Rurai melakukan Buka Buasa Bersama dan Sosialisasi 4 Pilar. Kali ini sosialisasi itu dilaksanakan di Mushallah Al Insan Payahe, Minggu (10/6) sore sekitar pukul 17:00 WIT.
Sosialisasi 4 Pilar oleh Dr. Saiful Bahri Rurai itu dilakukan oleh Komunitas Gerakan Pencerahan (Koran) Malut yang di koordinir oleh Awal Aryana bersama pemuda Payahe.
Dalam kesempatan tersebut Kapolsek Oba, IPDA Samsul Bahri meminta peran aktif seluruh elemen masyarakat dan pemerintah untuk memperkuat paham dan ideologi bangsa yang terangkum dalam 4 Pilar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI).
“Paham kebangsaan setiap individu perlu diperkuat untuk menghindari fenomena tersebut. Hal itu bisa dilakukan melalui kegiatan sosialisasi 4 Pilar kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Oba ini,” ujarnya.
Dia juga menyampaikan bahwa saat ini teroris mulai masuk ke dunia kampus. Untuk itu dia meminta para mahasiswa mampu menangkal hal itu. “Sosialisasi semacam ini juga penting dilakukan di kampus, sekolah, masyarakat yang jumlahnya masih terbatas,” paparnya.
“Kita harus bekerja sama dengan semua pihak untuk menjaga warga negara agar tidak terganggu dengan paham-paham yang bersifat radikal dan sesat demi keamanan bangsa kita,” katanya.
Sementara itu, Amiruddin Ibrahim dalam sosialisasi itu menyampaikan DPR dan MPR merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan tertinggi sesuai amanat Undang Undang (UU), bertugas mensosialisasikan 4 Pilar agar warga Indonesia terhindar dari pengaruh paham sesat dan radikalisme yang bertentangan dengan UUD 1945.
“Negara harus hadir dan fokus untuk menyampaikan paham kebangsaan apa yang diatur dalam Pancasila. Kemudian, juga memberikan tentang ideologi negara, sehingga masyarakat kita tidak terbawa aliran-aliran yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945,” ujar Amiruddin yang juga jurnalis Malut disaat mengisi materi sosialisasi itu.
Terkait dengan Pilkada Damai dan Pancasila menurutnya peru ditanamkan nilai nilai pancasila dalam pilkada sebagaimana materi yang disodorkan. “Pilkada seharusnya dimaknai sebagai perwujudan dari dewasanya berdemokrasi tanpa mengusik dan memprovokasi percikan perselisihan yang bisa berakibat pertikaian,” jelasnya.
Masih kata Amirudin, Pada dasarnya, dalam berdemokrasi di Indonesia harus ditekankan akan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila sebagai ideologi kehidupan.
Ia juga menambahkan, “Pasalnya kunci menciptakan masyarakat yang moderat dan madani dalam berpolitik, salah satunya kembali untuk menghayati arti dari Bhinneka Tunggal Ika untuk Indonesia”.
Lantas seperti apa implementasi dari Bhinneka Tunggal Ika di Pilkada. “Bhinneka Tunggal Ika untuk mewujudkan kehidupan rakyat yang rukun, aman, damai, dan saling menghormati dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsadan harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila untuk kedamaian,” bebernya.
Menurutnya, “Jadi Pancasila dalam pilkada, dapat dilakukan dengan hal-hal sederhana di kehidupan sehari-hari. Salah satunya dengan bergotong-royong, bertenggang rasa, saling menghormati, dan menghargai dalam berkehidupan, termasuk berbeda dalam mendukung calon gubernur di pilkada, menghargai dan menghormati pendapat atau pilihan orang lain dalam pilkada, itu termasuk perilaku yang menunjukkan nilai persatuan dalam berbangsa”.
Sebab pilkada merupakan pesta demokrasi, yang harus berlandaskan asas Pancasila yang mengedepankan akan nilai keindonesiaan yang tertuang dalam Bhinneka Tunggal Ika bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali. “Karena dengan mengedepankan Pancasila yang ber-Bhinneka Tunggal Ika, akan mendatangkan tingginya nasionalisme, persaudaraan, persatuan dan kesatuan diantara anak bangsa, tanpa membedakan ras, suku, agama dan etnis,” tambahnya.
Norma menghalalkan segala cara adalah etika politik yang nyata-nyata bertentangan dengan etika politik Pancasila. “Pilkada sebagai wadah mempersiapkan lahirnya budaya politik di masa datang dilakukan dengan cara-cara yang adil, adil pada diri elit politik, adil pada masyarakat, dan adil pada sistem politiknya,” tutupnya. (RLS/HI)
