MOROTAI – Rencana pengusuran sebanyak 17 rumah warga desa Daruba Pantai (Darpan), terus menuai protes.
Senin (13/8), sebelum melakukan aksi di pertigaan jalan desa Daruba, Barisan Orang Morotai (BOM) mengelar aksi yang ke sekian kali di Kantor Bupati Morotai, sebagai bentuk penolakan rencana pengusuran yang akan dilakukan oleh Pemda Morotai.
Aksi massa itu sambil membawa dua buah spanduk yang bertulisan ”Reklamasi bukan solusi, Tanah kami harga mati. Kemudian BOM (Barisan Orang Morotai), Darpan vs Pemda. DPRD jadi wasit, Benny Laos kartu kuning”.
Aksi penolakan yang dilakukan oleh BOM ini, lantaran massa menuduh kebijakan yang dilakukan oleh Bupati Benny sangatlah menyusahkan masyarakat Darpan.
Korlap aksi dalam orasinya mengatakan, “Karena masyarakat Morotai yang berada di empat kecamatan, yakni kecamatan Mortim, Morut, Morja dan Morselbar itu. Kalau mereka ke kota itu tak ada kata lain, selain menyebut kami ke Daruba. Olehnya itu, kami minta kepada Bupati Benny agar segera menarik kebijakannya tidak pro terhadap takyat Morotai, terutama warga Darpan sendiri.
Kalau hal ini tidak dilakukan kemudian Bupati tetap saja lakukan pengusuran, maka kami akan ciptkan sejarah baru,” tegas Korlap BOM, Azwan Kharie, saat berorasi di depan kantor Bupati.
Terpisah orator lainnya, Mirjan Rahaguna menyatakan, “Kenapa reklamasi teluk jakarta diberhentikan, karena hukumnya tidak kuat, begitu juga yang saat ini terjadi desa Darpan. Bupati harus paham betul soal aturan, jangan datang ke lokasi dan mengatakan kepada warga Darpan dengan kata-kata yang tidak pantas dikeluarkan oleh seorang pimpinan. Masa orang nomor satu di daerah ini ko ngomong, rumah ini akan digusur, jadi tidak lagi diperbaiki. Ini pemimpin macam apa, ‘kok’ datang tiba-tiba langsung sampaikan secara spontan hal tersebut,” kesalnya.
Lanjut dia, “Bupati harus banyak belajar. Karena pembangunan Water Front City (WFC) itu sangat disayangkan. Pasalnya, semua biota yang ada di laut akan mati, karena dilakukan reklamasi pantai. Selain itu kata dia, reklamasi ini adalah sentral politik orang asing yang saat ini bekerja sama dengan pemerintah Indonesia. Untuk itu, dengan adanya masalah ini, maka seluruh aktivis yang ada di Malut tak akan diam. Karena dalam waktu dekat kami akan lakukan aksi besar-besaran,” ancamnya.
Sementara, begitu banyak penyampaian tetapi tidak di gubris oleh Pemda setempat, Massa aksi emosi dan menggoyang pintu masuk kantor bupati, sehingga terjadi saling dorong dengan para petugas Satpol-PP yang berjaga.
Akso tersebut menyebabkan pintu masuk kantor bupati roboh.
Meski begitu, petugas Satpol-PP tetap menghalangi para massa aksi untuk tidak masuk ke dalam lokasi kantor bupati. Massa aksi langsung lalu menuju taman kota Daruba. (Cal)
