TERNATE – Rencana kedatangan Gubernur Maluku Utara KH Hi Abdul Gani Kasuba, yang juga sebagai calon Gubernur Maluku Utara Periode 2018-2023, di Kabupaten Pulau Taliabu pada Sabtu (06/10) di desa yakni Desa Limbo, Kecamatan Taliabu Barat yang masuk dalam wilayah Pemungutan Suara Ulang (PSU) dinilai sarat politik oleh ketua DPC PPP Taliabu.
Ketua DPC PPP Taliabu, Rismanto Tari, mengatakan jika kunjungan gubernur seharusnya ditunda agar tidak membuat gaduh, pasalnya Bawaslu Malut juga telah mengeluarkan warning atas kunjungan kerja Gubernur.
“Menurut saya, kunker yang direncanakan oleh Pak Gubernur Maluku Utara AGK pada Saptu (06/10) mendatang sangat bermuatan politik, apa lagi itu masuk di wilayah PSU, sehingga kunjungan kerja tersebut adalah kunker rasa PSU. Alangkah baiknyaGubernur bersikap lebih bijak, dalam hal ini menunda kunker setelah paska PSU, karena dari pihak penyelanggara Bawaslu Malut sudah memberikan warning terkait hal ini,” tutur Rismanto.
Rismanto juga menambahkan, jika Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK) hampir tidak pernah menyapa warga masyarakat Pulau Taliabu. Walaupun masyarakat Pulau Taliabu yang mengantarkan AGK lima tahun yang lalu ke tampuk kekuasaan. Bukan hanya itu, AGK saat dilantik hingga sekarang hanya melakukan paling banyak 4 kali kunjungan, yakni saat meresmikan jalan Karamat-Bobong pada saat menjelang Pemilu, dan juga masa kampanye.
“Kami masyarakat Taliabu dan Sula merasa di ana tirikan oleh Pemprov yang di pimpin oleh beliau (AGK-red) pada hal kamilah di kabupaten ini yang menjadikan beliau sebagai Gubernur Malut. Kami bukan mengharapkan untuk mendapatkan perhatian khusus dari Pemprov, namun setidaknya yang menjadi hak-hak kami tolong di berikan sesuai dengan porsi kami, mulai dari anggran dan sebagainya. Bahkan jika dihitung AGK hanya 4 kali melakukan kunjunga mulai dilantik hingga saat ini” tambahnya.
Untuk di ketahui bersama, dalam waktu dekat ini Forum Pemuda Taliabu dan beberapa sayap organisasi seperti Pemuda Ka’abah Kab Pulau Taliabu akan melakukan konsolidasi guna melakukan penolakan kunjungan kerja Gubernur Maluku Utara yang akan dilaksanakan pada 06 Oktober mendatang. (HH)
