TERNATE – Komite perjuangan Rakyat Maluku Utara (KPR-MU) mengkritik pemerintah agar melawan rezim pasar bebas, dan bangun alat politik alternatif.
Mereka menilai pemerintahan saat ini telah menelantarkan para pemuda dan dijauhkan dari akses pendidikan, jaminan sosial, jaminan pekerjaan dan pendidikan politik kerakyatan yang ilmiah.
“Nyatanya saat ini kemerdekaan telah menyumbangkan angka putus sekolah yang sangat signitifikan,” kata kordinator lapangan (Korlap) Olfin Jane saat di temui wartawan.
Aksi ini diawali denggan konvoi menuju kantor Wali Kota Ternate, Kelurahan Muhajirin Ternate Tengah. Senin (28/10), puluhan masa aksi ini kemudian menyerukan aspirasinya di depan kantor Wali Kota Ternate.
Lanjut, dalam aksi ini mereka menuntut pemerintah harus, tolak utang luar negeri, demokrasi untuk rakyat, berikan jaminan sosial bagi rakyat serta sita aset dan harta para koruptor.
“Kedaulatan rakyat yang diwakilkan kepada partai politik dan elitnya tentu akan memberikan keberpihakan kepada peradaban negara,” tuturnya.
Selain itu mereka juga mendesak, agar tolak PT Dede Gandasuling di Wasilei dan PT Trisusaha di Loloda, stop kriminalisasi terhadap gerakan rakyat , stop perampasan tanah rakyat, serta naikan upah buruh dan lawan pendidikan mahal. (HT)
