TIDORE KEPULAUAN – Dalam rangka merayakan hari ulang tahun Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) ke-38 tahun, Walhi bakal menyelenggaran Pekan Lingkungan Hidup Pesisir Laut dan Pulau-Pulau Kecil di Maluku Utara. Berlangsung dari tanggal 17-20 November 2018 di Kalaodi (Tidore) dan Kayoa (Halmahera Selatan).
Pekan lingkungan hidup pesisir laut dan pulau-pulau kecil oleh Walhi tersebut, didalamnya dirangkaikan dengan berbagai kegiatan, meliputi seminar lingkungan hidup dan festival Buku Se Dou Kalaodi, berlangsung di Kalaodi Tidore, serta pelestarian hutan mangrove dan ekowisata pesisir laut berbasis komunitas berlangsung di Kayoa, Halmahera Selatan.
Dewan Daerah Walhi Malut, Najamudin Daud kepada sejumlah awak media saat menggelar konferensi pers di Kalaodi, Kamis (15/11) sore kemarin, mengatakan bahwa, kegiatan awal dari pekan lingkungan hidup pesisir laut dan pulau-pulau kecil adalah seminar nasional dengan mengangkat tema tentang “Peran dan fungsi ekosistem pesisir laut dan pulau-pulau kecil terhadap perubahan iklim.”
“Seminar Lingkungan Hidup akan menjadi pembuka dalam rangkaian kegiatan ini dengan pembicara dari pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sultan Tidore, dan Direktur Eksekutif Walhi Nasional,” kata Najamudin Daud.
Tambahnya, setelah kegiatan seminar, selanjutnya kegiatan festival Kalaodi yang menghadirkan keragaman hasil produksi, penampilan musik dan tarian tradisional, serta kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan kehidupan sosial-ekologis masyarakat Kalaodi.
Kemudian, lanjut Najamudin, kegiatan selanjutnya bakal berlangsung di desa Guruapin Kayoa berupa proses penanaman mangrove dan ditutup dengan ekowisata berbasis komunitas di Guraici, Lelei Kayoa, Halmahera Selatan.
Ditanya soal pilihan kampung Kalaodi sebagai salah satu zona kegiatan HUT Walhi, Najamudin menjelaskan bahwa, berangkat dari kondisi dan permasalahan sosial-ekologis yang ada di Maluku Utara, maka Walhi menyelenggarakan rangkaian kegiatan dimaksud, dengan memilih Kalaodi di kota Tidore Kepulauan dan Guruapin kemudian Guraici di Kayoa, Halmahera Selatan.
“Pemilihan kampung Kalaodi yang berada pada wilayah hulu Kota Tidore Kepulauan sebagai salah satu lokasi kegiatan adalah karena Kalaodi dipercaya sebagai penjaga Tidore oleh sebagian masyarakat. Posisi kampung sendiri yang berada di wilayah pegunungan (± 900 mdpl) menjadikan Kalaodi dan tiga kampung lainnya sebagai pelindung bagi perkampungan lain dari pusat kota yang berada di wilayah pesisir Tidore,” jelas Najamudin.
Termasuk berkaitan dengan tradisi yang masih terus dipertahankan oleh warga kampung Kalaodi, dimana dengan adat-adat mereka lingkungan dapat diselamatkan.
“Warga Kalaodi sendiri masih menjalankan tradisi yang berisi ritual-ritual kecintaan terhadap alam, salah satunya adalah tradisi paca goya. Dimana, paca goya adalah tradisi masyarakat Kalaodi dengan mengistirahatkan alam selama tiga hari. Disitu tidak ada suara atau bunyi-bunyian. Selain itu, alasan lainnya adalah Kalaodi juga merupakan kampung binaan Walhi Maluku Utara,” jelasnya.
Sementara Kayoa menjadi pilihan selanjutnya untuk lokasi kegiatan pelestarian mangrove dan ekowisata berbasis komunitas, karena Kayoa merupakan salah satu kepulauan yang ada di Halmahera Selatan, dimana memiliki cerita mangrove sebagai pelindung bagi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di sekitarnya.
Kesemua itu tak terlepas dari peran masyarakat yang ada dalam menjaga lingkungan. Oleh karena itu, kata Najamudin, masyarakat harus diberi apresiasi dan dukungan oleh negara.
“Peran warga Kalaodi dan Kayoa dalam menjaga dan melindungi lingkungan hidup di sekitar mereka haruslah diapresiasi dan diberikan dukungan penuh oleh negara,” akunya.
Kegiatan yang dilaksanakan itu, dihadiri Kementerian Kelautan dan Perikanan, Eksekutif Walhi Nasional, dan 17 Eksekutif Walhi dari beberapa provinsi di Indonesia. Walhi Maluku Utara juga mengundang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara, akademisi kelautan dan perikanan Universitas Khairun dan Universitas Nuku, serta berbagai lembaga dan organisasi yang konsen bergerak pada isu seputar lingkungan hidup, terutama persoalan krisis pesisir laut dan pulau-pulau kecil yang ada di Maluku Utara. (SS)
