MOROTAI – Ratusan Aparatur Sipil Negeri (ASN) yang tergabung dalam barisan Koalisi Masyarakat Morotai Bersatu (KMMB), Senin (19/11) kembali melakukan aksi mogok berkantor dan meminta Bupati Benny Laos segera turun dari jabatannya.
Hal itu dilakukan oleh ratusan ASN tersebut karena kecewa kepada Bupati Benny Laos terkait sejumlah pelanggaran besar yang dilakukan oleh Bupati. Diantaranya masalah penundaan kenaikan pangkat ASN, mutasi pegawai dan punishment.
Atas masalah tersebut, para ASN kemudian naik pitam dan melakukan aksi konvoi keliling kota Daruba sambil membawa dua buah Spanduk bertuliskan ”Bupati Morotai Segera Turun Dari Jabatan dan Meminta KPK dan Kepolisian RI Segera Jemput Paksa Bupati Morotai”.
Mujril Hi Dayan yang merupakan koralap KMMB menyampaikan bahwa, ada juga sejumlah masalah yang terjadi di Morotai, yaitu perputaran ekonomi di masyarakat terkesan sangat lambat.
“Hal itu disebabkan karena berbagai pekerjaan proyek pembangunan infrastruktur di Morotai banyak yang dikerjakan oleh kontraktor dari luar daerah, kemudian masalah penistaan agama yang menimbulkan ketersinggungan umat nasrani yang ada di Morotai,” koar Mujril.
Mujril kemudian membacakan pernyataan sikap dari KMMB berupa desakan kepada KPK, Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia agar secepatnya mengusut tuntas dan menangkap keterlibatan Benny Laos dalam kasus korupsi, Gratifikasi, Kementerian PUPR dalam project jalan lingkar Halmahera dan jalan lingkar selatan Masala.
Kedua, meminta kepada Kemendagri untuk memberikan teguran keras terhadap bupati Morotai dan memberikan sanksi atas peIanggaran ketentuan ASN.
Ketiga, mendesak Komisi Aparatur Sipil Negara untuk melakukan teguran atas pelangaran terhadap UU nomor 5 tahun 2014 serta melakukan eksecutif review terhadap berbagai produk hukum daerah tentang pemberian hukuman terhadap ASN. Dan meminta bapak Benny Laos untuk tidak lagi kembali dan mengajukan surat pengunduran diri selaku bupati pulau Morotai.
“Jika bapak Benny Laos tidak mengindahkan tututan kami, maka kami akan melakukan pemboikotan seluruh aktifitas pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan di pulau Morotai, dan tidak lagi adanya pemberian punishment terhadap pegawai negeri sipil pulau Morotai,” cetus Mujril.
Sementara para ASN, dan sejumlah anggota DPRD Morotai juga sempat melakukan orasi singkat di halaman kantor bupati.
Usai melakukan orasi, massa ASN langsung bergerak dan melakukan konvoi keliling kota kemudian balik dan menuju kantor DPRD Morotai untuk melakukan hearing bersama. (Ical)
