JAILOLO – Aksi damai yang di lakukan masyarakat Halmahera Barat yang mengatasnamakan (Aliansi Petani Kopra), turun ke jalan menyuarakan anjoknya harga komoditi kopra di Kabupaten Halmahera Barat, yang saat ini dirasakan oleh seluruh petani kopra di Halbar. Aksi yang dilakukan di depan kantor Bupati Halbar pada Senin (19/11). Aksi ini meminta Pemerintah Halbar melihat harga kopra yang sangat anjlok saat ini.
Kordinator lapangan Ongky Budiman, dalam orasinya mengatakan persoalan yang terjadi saat ini di Kabuoaten Halmahera Barat (Halbar) kami dari aliansi peduli petani kopra (APK)turun kejalan merupakan keterpanggilan moral yang dimana masyarakat banyak yang menangis dengan turunnya harga kopra, APK meminta kepada Pemda Halbar agar dapat mengstabilkan kembali harga kopra yang terjadi saat ini, apabila permintaan ini tidak di akomodir maka akan kembali membuat aksi yang lebih besar lagi.
Turunnya harga kopra, dapat menghambat pendidikan generasi muda yang dapat putus sekolah. Aksi juga meminta, hentikan neo liberalisme dan perjungkan nasib rakyat.
“Kedatangan kami kesini dalam arti memperjuangkan nasib rakyat yang sampai saat ini tertindas dengan harga Ekonomi yang turun drastis dimana turunnya harga ekonomi tidak ada tindakan tegas dari Pemda Halbar, untuk itu kami minta Pemda Halbar agar hentikan penindasan dengan mengstabilkan harga kopra,” ungkapnya.
Ongky juga mengatakan masyarakat Kabupaten Halmahera Barat sebagian besar adalah petani kopra, kelapa, karena nasib petani di Halbar sangat menggantungkan hidupnya terhadap kopra atau kelapa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Oleh sebab itu, ketika harga kopra turun nasib petani di Kabupaten Halmahera Barat sangat menderita, karena harga kebutuhan pokok petani semakin mahal,” lanjutnya.
“Belum lagi membiayai anak sekolah, berobat ketika sakit, dan kebutuhan lainnya semua itu bergantung kepada kopra,” terangnya.
Lanjutnya, “Dalam kondisi inilah kami atas nama Aliansi Petani Kopra (APK) Kabupaten Halmahera Barat bersikap dengan tegas yakni, mendesak kepada pemerintah kabupaten Halmahera Barat dan DPRD harus membuat peraturan daerah atau perda tentang kopra. Mendesak Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat agar membentuk BUMD/Koperasi. Laksanakan Pasal 33 UUD 1945. 2019 ganti haluan ekonomi”.
Namun, saat melakukan demo, massa aksi diminta hearing bersama di ruang rapat Sekda Halbar yang dipimpin langsung oleh Sekda Halbar, Sahril Abdul Rajak dan di dampingi oleh sejumlah pejabat Halbar, Asisten I Pemda Halbar Maks Saleki, Staf Ahli pemda Halbar Fredi Budiman, Kadis Perijinan Pemda Halbar Samsudin Senin, Kadis Bapeda Pemda Halbar Soni Balajcai, Sekretaris Diskominfo pemda Halbar Sahmi Salim.
“Dengan ini kami dari Pemda juga harus mencari solusi jalan keluar untuk mendongkrak kestabilan harga Kopra yang terjadi sekarang ini,” katanya.
Lanjutnya usulan dari pertemuan tersebut di tahun 2019 Pemda merencanakan harus disubsidikan harga kopra untuk mendongkrak kenaikan harga kopra, yang jadi pertanyaan apakah BPK bisa mempertanggungjawabkan hal tersebut,” tutur Sekda Halbar.
Dalam hearing, Korlap Ongky mempertanyakan, apakah BUMD Pemda Halbar harus difungsikan lagi dalam mendorong kebutuhan rakyat, apakah dengan anjloknya harga kopra pemda sudah punya rencana, tindakan-tindakan yang dapat mengstabilkan kembali harga Kopra tersebut.
“Seperti saat ini Pemda Halbat melakukan program tanam jagung, sedangkan kebutuhan pokok masyarakat Halbar saat ini jagung bukanlah kebutuhan pokok untuk masyarakat Halbar sedangkan harga kopra sangat turun drastis,” lanjutnya dengan permintaan bisa mungkin Pemda dan DPRD Halbar membuat PERDA agar harga komuditi kopra bisa ditetap stabil, merata,” terang Ongky.
Dari hasil hearing tersebut Pemda Halbar akan upayakan dalam waktu dekat ini mendatangkan pengusaha kelapa buah. “Untuk membeli kelapa perbuah kita senilai Rp.1500 (per buah), ini adalah langkah Pemda Halbar untuk mengantisipasi anjloknya turun harga Kopra yang saat ini terjadi di Halbar,” tandas Sekda. (Uk)
