MOROTAI – Puluhan Aparatur Sipil Negeri (ASN) di lingkup Pemkab Pulau Morotai, Kamis (10/01), bertempat di ruang paripurna DPRD kembali menggelar pertemuan dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Morotai.
Dalam pertemuan yang dipimpinan oleh Wakil Ketua II DPRD Morotai M. Rasmin Fabanyo, dan dihadiri sejumlah anggota DPRD, yakni Suaib Hi Kamel, Mc Bill Abdul Aziz, Judi R. Dadana, Marhaban Syafi, Antasari Alam, dan Ajudin Tanimbar, beliau (Rasmin) langsung mempersilahkan para keterwakilan dari ASN untuk menyampaikan keluhannya.
Mustafa Lasidji, yang juga staf khusus Bupati dalam pertemuan mengatakan, ”Mutasi yang dilakukan oleh Pemda itu terhadap para ASN itu adalah ASN yang terlibat dalam aksi pada aksi tanggal 19 November 2018, dan bagi saya kalau soal mutasi dan roling jabatan itu hal yang biasa, tetapi harus berdasarkan pada aturan, karena sampai saat ini juga sejumlah ASN yang dimutasi itu mereka belum dapat SK mutasi, tetapi jabatan mereka sudah diisi oleh orang lain,” ucapnya.
Lanjutnya, “Yang jadi pertanyaannya adalah, keresahan teman-teman ini, apa sebab sehingga mereka di mutasi, karena ada mutasi yang dilakukan oleh Pemda itu suaminya di kecamatan Morut dan istrinya di kecamatan Morselbar. Padahal istri mereka tidak terlibat, tetapi mereka juga kena, dan saya merasa sedih karena saya tidak dimutasi, tetapi yang jadi korban hanya teman-teman. Padahal dalam aksi ASN itu saya juga terlibat, namun mereka tidak lakukan mutasi terhadap dirinya, Ini kan aneh,” kesalnya.
Sementara Yakmil Abdul Karim, salah satu ASN yang juga dimutasi menyatakan, ”Ternyata benar bahwa mutasi ini adalah bagian dari aksi kemarin, tetapi menurut Sekda karena kami tidak masuk kantor dengan bulan-bulan sehingga dilakukan mutasi. Namun, mutasi ini tidak dilakukan sesuai dengan PP yang berlaku, dan Bupati Benny memimpin daerah ini, Pemerintah tidak berpihak kepada para ASN,” katanya.
Sementara salah satu ASN, Fahmi Usman mengatakan, ”Saya sesalkan dengan sikap Pemda karena saya tidak dinonjobkan. Padahal saya juga terlibat dalam aksi itu, dan soal aksi itu sebelumnya sudah lakukan pertemuan dengan para Asisten di rumah Sekda, dan waktu kami bersama teman-teman di bawah pohon ketapang itu Asisten I menyambangi mereka dan mengatakan kepada saya dan teman-teman bahwa semua berkumpul di rumah Sekda, sesampai di rumah, Sekda menayakan bahwa bagaimana perkembangan, dan beliau menyuruh kami lakukan konsolidasi para ASN, kemudiam cari tahu pimpinan SKPD mana yang tidak ikut aksi. Jadi kalian konsolidasi dulu, karena besok saya akan berangkat ke Sofifi untuk menghadiri acara HUT Brimob,” ucapnya.
Terpisah, salah satu anggota DPRD Morotai, Mc Bill Abdul Aziz mengatakan, ”Dari semua kronologis yang disampaikan, dan kalau Sekda tidak dipanggil maka masalah akan semakin panjang. Karena bagi saya pasca kedatangan tim dari Kementerian itu saya kira sudah selesai, namun yang terjadi saat adalah mutasi secara berjamaah,” singkatnya.
Sementara, Rasmin menambahkan, ”Trik yang dimainkan sehingga dilakukan pelantikan itu diserahkan ke Sekda itu tanpa disadari bahwa ini adalah bumerang buat Sekda. Olehnya itu, hari ini saya akan perintahkan Kabag Umum Sekretariat DPRD untuk segera membuat surat pemanggilan ke dua tehadap Sekda dan Asisten II. Dan saya berharap kepada teman-teman kalau besok pertemuan dilakukan maka teman-teman ASN harus menyampaikan kronologis kejadiannya,” ungkapnya.
“Selain ini, kami juga akan panggil Ansar Tibu, Staf Ahli Setda morotai, karena informasi yang kami dapat bahwa SK mutasi itu bukan dibuat oleh BKD, tetapi Ansar Tibu yang membuat. Sehingga beliau harus hadir dan menjelaskan soal ini,” katanya.
Rasmin juga menegaskan, ”Kalau panggilan ke dua, dan ketiga mereka tidak hadir, maka kami akan minta bantu pihak Kepolisian untuk menjemput paksa kepada para pejabat tersebut,” tegas Rasmin, sambil menutup pertemuan. (Ical)
