TERNATE – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Maluku Utara (Malut)
menindaklanjuti surat sekjen Kemenkumham Republik Indonesia (RI) melaksanakan apel komitmen janji kinerja pada tahun 2019.
Pelaksanaan apel dipimpin langsung oleh kepala Kanwil Kemenkumham Malut Nofli, serta penandatanganan pakta integritas yang disaksikan oleh, kepala kepolisian daerah (Kapolda) Malut, komandan pangkalan TNI Angkatan Laut, komandan resort militer 152 Babullah, kepala BNN, ketua Pengadilan Tinggi Ternate, Ketua Perwakilan Ombudsman Malut, para pimpinan tinggi pratama kanwil Malut, kepala kantor Wilayah Badan Pertanahan, Malut, kepala UPT lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Malut, dan para undangan yang hadir yang di pusatkan halaman Kantor Rutan Klas IIB Ternate Kelurahan Jambula Kecamatan Pulau Ternate, Kamis (10/01).
Dalam sambutan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Yasonna H Laoly, yang dibacakan oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Malut, Nofli, menyampaikan pada 10 Januari 2019 merupakan 10 hari pertama dari 365 hari sepanjang 2019 yang harus kita lalui dan kita isi dengan kinerja untuk kejayaan bangsa dan negara.
“Pada apel ini merupakan langkah pertama kita dalam mengokohkan komitmen kita untuk mewujudkan good governance di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, yang tentu saja akan berkontribusi positif bagi pembangunan hukum dan HAM di Indonesia,” ujarnya.
Lanjut Nofli, Sesuai Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang grand design reformasi birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.
“Untuk dapat pencapaian sasaran hasil tersebut, maka berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah,” jelasnya.
“Jadikan momentum ini sebagai pondasi dasar bagi keberhasilan kita ditahun 2019. Target kinerja yang telah disusun dan disepakati sebagai salah satu instrumen kerja kita untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” tambahnya.
“Deklarasi janji kinerja yang sudah di ucapkan tadi adalah bentuk komitmen dalam melaksanakan target-target yang telah disepakati. Demikian juga dengan pencanangan zona integritas dan penandatanganan pakta integritas adalah bagian dari ikhtiar kita mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM terus berintegritas dan bersih dari korupsi,” akunya
Nofli juga mengatakan, Momentum ini juga sekaligus menjadi catatan awal tahun bagi para PNS hasil rekrutmen 2017 dan CPNS hasil rekrutmen 2018. Mengapa demikian, karena hari ini, melalui acara ini, diserahkan SK pengangkatan sebagai PNS kepada 17.521 orang hasil rekrutmen 2017, dan SK CPNS kepada 1.985 orang CPNS hasil rekrutmen 2018 secara keseluruhan di seluruh Indonesia, mereka adalah ASN dan calon ASN Kemenkumham yang telah lulus seleksi dan telah menempuh pentahapan pembinaan yang dilakukan secara terus menerus.
“Untuk memenuhi hak pegawai dalam memperoleh kesempatan pendidikan dan pelatihan, BPSDM dan Sekretariat Jenderal bekerja sama untuk menyelenggarakan E-Learning, sehingga kompetensi pegawai dapat meningkat dan berpengaruh pula pada peningkatan kualitas kinerjanya,” kata Nolfi
Masih dalam sambutan yang dibacakan
Nofli, “Tantangan kedepan semakin besar tetapi dengan sikap mental yang baik, sinergitas, dan kolaborasi yang kuat, saya yakin kita mampu melewatinya dengan sukses.Tahun 2019 ini Kemenkumham Malut mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp13.305.871.866.000,- (Tiga Belas Trilyun Tiga Ratus Lima Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah), yang diserahkan langsung oleh Presiden pada tanggal 11 Desember 2018 kemarin”.
“Penyerahan DIPA 2019, ini diserahkan untuk kepentingan publik yang besar dan luas. Konsepsi value for money harus benar-benar diterapkan jajaran Kemenkumham. Pengelolaan keuangan pun harus akuntabel, demikian juga dengan penataan dan penertiban aset yang menjadi BMN juga harus dilakukan secara akuntabel,” katanya lagi.
Sebagai ASN Kementerian Hukum dan HAM yang pasti Always The Best, untuk tetap fokus melaksanakan prioritas nasional, prioritas bidang, dan prioritas kementerian yang telah disepakati dan disetujui, yang menjadi tanggung jawab masing-masing program pada unit eselon I masing- masing. Tetap optimis, terus kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas untuk raih prestasi yang berkualitas.
“Buatlah sesuatu yang membanggakan di tahun 2019, tinggalkan (legacy) yang baik dan mempunyai manfaat bagi Kementerian Hukum dan HAM. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi dan mengasihi kita di setiap jejak langkah dan karya kita dalam mengabdi kepada bangsa dan negara tercinta,” tutupnya. (Ogan)
