MOROTAI – Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pulau Morotai, Rabu (6/2) bertempat di aula kantor desa Darame kecamatan Morsel menggelar diskusi bersama tokoh agama, tokoh perempuan, puluhan mahasiswa serta sejumlah tokoh organisasi.
Diskusi yang dilakukan oleh Bawaslu itu terkait partisipasi Pemilu mulai dari DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD dan Pemilu Presiden secara serentak.
Sebelum digelar diskusi, Seni Soamole, salah satu anggota Bawaslu menyampaikan, pesta demokrasi di Morotai yang saat ini tahapannya sudah berjalan, itu bukan hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara Pemilu yakni KPUD dan Bawaslu, akan tetapi membutuhkan peran dari semua komponen masyarakat.
”Kami Bawaslu berharap tanggung jawab pesta demokrasi di Pulau Morotai, kami harap bukan hanya KPU dan Bawaslu, tapi peran masyarakat jika ada masalah bisa dilaporkan ke Bawaslu turun investigasi agar temuan laporan kejanggalan baik peserta pemilu, pemangku kepentingan dan lainnya,” harap Seni.
Ia juga mengatakan, “Terkait masalah Pemilu dan pelanggarannya itu tidak ada di instansi lain, karena tugas Bawaslu salah satunya mengawasi proses Pemilu, dengan demikian, laporan pemilu ada di Bawaslu yang bekerjasama dengan kepolisian dan kejaksaan yang tergabung dalam Gakumdu,” ucap Seni.
Sementara anggota Bawaslu lainnya, Murjat Hi Untung mengungkapkan, Pemilu paling sulit di Indonesia itu Pemilu di tahun 2019, sebab, banyak masalah misalnya pemilu menggabungkan DPRD, DPD dan Presiden.
”Banyak pakar yang menyebutkan, Pemilu 2019 itu Pemilu paling rumit. Misalnya terkait DPT, terkait pelanggaran pemilu dan lainnya juga, dan ada juga UU ASN, DPT bermasalah misalnya DPT Ganda, ada coblos lebih dari satu kali serta pelanggaran lainnya, untuk itu harus ada kerjasama dengan komponen masyarakat terkait,” ungkap Murjat.
Diskusi itu ternyata sangat direspon oleh aktivis mahasiswa. Menurut Jhap Muhammad, kegiatan Bawaslu Morotai ini sangatlah penting. Sebab, untuk mendapatkan Pemilu yang berkualitas atau bermutu. Tidak hanya peran KPUD dan Bawaslu menyelenggarakan hajatan 5 tahun sekali itu. Melainkan juga, peran semua pihak. Salah satunya dengan menggelar diskusi. Sebab, Dengan berdiskusi segala masalah mulai dari tahapan hingga penanganan perkara maupun pencegahan bisa diketahui oleh masyarakat.
”Ini sangat baik, karena dengan begitu, masyarakat juga bisa berpartisipasi dalam memantau setiap tahapan, termasuk jika ada temuan bisa disampaikan berdasarkan tahapan yang telah disampaikan oleh Bawaslu, kami apresiasi itu,” singkatnya. (Ical)
