JAILOLO – Masyarakat dan BPD Desa Togoreba Sungi Kecamatan Tabaru Kebupaten Halmahera Barat (Halbar) Kamis (07/02), melakukan aksi damai di depan Kantor Bupati Halmahera Barat terkait dengan dugaan tidak transparansinya pengelolaan pengunaan Dana Desa ( DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD) oleh Kepala Desa Togoreba Sungi Sefiyanto Tongano.
Masyarakat dan BPD meminta kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat yakni Bupati Halbar, agar mencopot Kepala Desa Togoreba Sungi dari jabatannya.
Korlap aksi yang juga Ketua BPD Desa Togoreba Sungi, Jembris Mou dalam orasinya, mengatakan, berdasarkan pada hasil rapat pleno yang digelar oleh BPD pada Jumat 1 Februari 2019 pekan kemarin dan dihadiri tokoh masyarakat dan warga Togoreba Sungi, menyepakati untuk mengganti atau menghentikan Sefiyanto dari Kades.
Sebab menurutnya, yang bersangkutan selama menjabat Kades tidak ada transparansi pengelolaan dan pengunaan DD maupun ADD, bahkan dari sisi pemanfaatan tidak terlihat, dan yang bersangkutan (Sefiyanto) telah melanggar kode etik dan sumpah janji selaku Kades.
“Ketidakjelasan pengelolaan dan pengunaan anggaran desa terpahat jelas, dimana dalam pencairan DD selama 3 kali dan anggaran operasional ditahun 2018 lalu, pemanfaatan tidak jelas, sementara hutang desa makin menumpuk,” ujar Jembris dalam orasinya.
Lanjutnya, selain itu, pembangunan jalan setapak yang dilakukan anggaran mengunakan dana desa tahun 2018 lalu tak kunjung selesai hingga kini. Anehnya Kades juga telah mengunakan anggaran desa untuk kepentingan pribadi dengan membeli mobil pribadinya.
Jembris juga mengatakan, terkait dengan persoalan ini, pihaknya (BPD) sudah melayangkan surat teguran dan undangan evaluasi sebanyak 3 kali kepada yang bersangkutan, dan pihak Inspektorat juga pernah melakukan pemanggilan, namun tidak pernah diindahkan olehnya (Kades).
“Untuk ini melalui aksi ini kami, meminta kepada Bupati Danny Missy, agar secepatnya memberhentikan Kades Togoreba Sungi dan mengangkat yang baru, serta menarik mobil Kades yang dibeli mengunakan dana desa tersebut,” pinta Jembris.
Saat aksi berlangsung, para massa aksi melakukan hearing bersama dengan Sekda Halbar Syahril Abd Radjak diruang rapat, dan menyampaikan sejumlah tuntutan mereka.
Syahril mengatakan, terkait dengan persoalan ini pihak DPMPD sudah membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan kepada Kades pada Selasa pekan depan, guna percepatan permasalahan yang dituntut masyarakat Togoreba Sungi ini.
“Kenapa tidak mengumpulkan data-data aslinya agar di proses hukum. Seharusnya ada dokumen yang kuat supaya dilaporkan ke Polsek atau Polres Halbar,” ujar Syahril kepada massa aksi.
Usai hearing dengan sekda, massa aksi langsung membubarkan diri dan kembali dengan aman tertib. (UK)
