TIDORE KEPULAUAN – Komite dan pihak sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri 4 (MIN 4) Dowora, Kecamatan Tidore Timur, membantah adanya dugaan pungutan liar (Pungli) di MIN 4 Dowora yang dilaporkan oleh salah satu orang tua murid ke tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kota Tidore Kepulauan.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Komite MIN 4 Dowora Samsudin Bajang, Sekretaris Komite, Manan Said, dan Kepala Sekolah MIN 4 Dowora, Saoda Muhiddin kepada awak media di ruang Guru MIN 4 Dowora, Selasa (18/06/2019).
“Sebagai Ketua Komite menanggapi informasi kemarin bahwa sebenarnya tidak ada pungli disini, karena kenapa? semua keputusan yang diambil itu adalah kesepakatan dalam rapat antara orang tua siswa kelas VI bersama komite. Terus terkait dengan uang Rp 100 ribu kemarin itu juga kesepakatan bersama dan ada berita acaranya. Ini tidak melibatkan pihak sekolah, jadi ini murni dari komite,” kata Samsudin Bajang.
Syamsudin juga mengatakan bahwa kesepakatan bersama itu sebagai bagian dari membantu pihak sekolah guna mengembangkan dan memajukan sekolah. Apalagi pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang baru pertama dilaksanakan oleh sekolah MIN 4 Dowora yang tentunya dikhawatirkan mengorbankan anak-anak karena ketidaktahuan mereka menggunakan komputer.
“UNBK itu kan harus ada simulasi apalagi ini pertama sekali. Sementara dari pihak sekolah tidak ada sarana berupa komputer, jadi pihak komite harus ambil langkah untuk mensiasati persoalan itu,” akunya.
Karena merasa khawatir, orang tua siswa bersama dengan pihak komite mencari jalan keluar atas hal tersebut. Olehnya itu, pihak komite bersama dengan orang tua murid menyepakati untuk dilakukannya simulasi UNBK dengan menggunakan laboraturium komputer milik Madrasah Aliyah Dowora. Dimana dalam pelaksanaan itu orang tua siswa menyepakati dengan mengumpulkan uang sebesar Rp 100 ribu guna pembayaran simulasi UNBK yang diikuti oleh anak-anak mereka.
“Keterbatasan finansial itu, dan setelah dirinci di dalam forum pada waktu itu ada yang mengusulkan sebanyak Rp 150 ribu, Rp 100 ribu dan Rp 50 ribu. Namun disepakati sebesar Rp 100 ribu,” kata Manan Said, Sekretaris Komite MIN 4 Dowora.
Dijelaskan, bahwa dalam rapat itu hanya satu orang tua yang tidak setuju, namun pihaknya mengikuti suara terbanyak yang menyetujui.
Manan pun meminta, agar jangan karena persoalan seperti itu kemudian memojokan sekolah. “Atas nama komite dan mewakili komunitas orang tua siswa di MIN 4 ini bahwa jangan karena persolan Ini kemudian kita punya sekolah ini dipojokkan. Sebab adanya sekolah ini telah banyak memberikan hal baik untuk anak-anak kami,” tuturnya, sembari menambahkan bila yang sudah sempat membaca berita soal dugaan pungli di MIN 4 Dowora, dirinya minta jangan menjustis atau memberikan penilaian secara dini, karena yang disampaikan oleh oknum orang tua siswa tidaklah seperti itu.
Sementara itu, kepala sekolah MIN 4 Dowora Saoda Muhiddin, menuturkan bahwa dirinya merasa menyesal, sebab apa yang disampaikan oleh oknum orang tua siswa dengan melaporkan ke Saber Pungli tersebut tidaklah benar karena yang dialamatkan itu semua merupakan kesepakatan orang tua siswa dengan pihak komite.
Dikesempatan itu, kepsek menjelaskan bahwa sebelum pihaknya diberitahukan menggunakan komputer untuk ujian nasional, lewat dana Bantuan Operasional Sekolah telah dianggarkan dana ujian nasional namun tidak menggunakan komputer. Baru pada akhir bulan Maret, pihaknya mendapat pemberitahuan kalau ujian nasional menggunakan komputer.
“Kalau dana BOS diawal-awal kan sudah harus tong (kami) anggarkan. Ini kan sudah dianggarkan, awal-awal dong bilang ujian pake komputer abis kamari dong bilang tak jadi. Jadi tong tidak anggarkan untuk ujian komputer ini di dana BOS,” kata Kepsek.
Dijelaskan juga, bahwa dalam penanganan ujian ada anggaran yang dianggarkan dari dana BOS dan itu diberikan kepada para guru yang memberikan les privat kepada para siswa.
“Guru yang kase les itu kita berikan mereka punya insentif untuk mereka punya transpor dari rumah kesini (sekolah) karena les Sabtu sore. Jadi dong punya transportasi dari rumah kesini harus ada itu untuk sekolah kase penaganan ujian,” tutur Saoda.
Namun begitu, untuk UNBK yang anggarannya tidak dianggarkan dalam BoS membuat pihak sekolah harus mencari jalan keluarnya. Pihak sekolah kemudian memanggil komite dan orang tua siswa kelas VI untuk membicarakan hal tersebut.
“Saya panggil orang tua kamari bersama komite, dan yang hadir itu Sekertaris komite karena ketuanya ada halangan. Disitu saya sampaikan bahwa UNBK ini tinggal satu bulan. Anak-anak ini belum tahu karena guru-guru juga tidak pernah kase dong komputer. Kong ini suru ujian pake komputer, baru dalam waktu kirang lebih satu bulan ini bagimana dia pe cara. Saya kase dong untuk belajar di warnet kan tidak mungkin, karena ada dong pe pelajaran yang harus dong belajar. Jadi saya serahkan ke komite dan orang tua untuk cari jalan keluar. Maka dibuatkan kesepakatan itu seperti yang dijelaskan sebelumnya,” pungkas kepsek.
Sedangkan terkait dengan uang penulisan ijazah sebesar Rp 25 ribu adalah juga merupakan hasil kesepakatan antara komite dengan orang tua siswa. Namun itu untuk pembayarannya belum dibayarkan. (SS)
