TERNATE – Akibat Kelangkaan BBM bersubsidi jenis solar, Kerukunan Supir Lintas (KSL) Maluku Utara mendatangi pihak PT Pertamina Ternate di Jambula.
Kedatangan Kerukunan Supir Lintas di PT Pertamina untuk menyampaikan persoalan kelangkaan penyediaan, pendistribusian dan harga jual BBM bersubsidi jenis solar dalam setiap aktivitas distribusi barang muatan dengan mengunakan kendaraan berjenis truk di berbagai pelosok di 10 kabupaten/kota di wilayah Maluku Utara.
Hadir dalam pertemuan di Kantor Pertamina Jambula diantaranya jajaran pengurus KSL Maluku Utara, didampingi Penasehat KSL yang juga wakil rakyat DPRD Kota Ternate Nurlaela Syarif, Kadis Perhubungan Provinsi Maluku Utara dan jajaran. Namun pertemuan tersebut tidak membuahkan hasil dan solusi atas persoalan yang dikeluhkan.
“Pertamina hanya sebagai distributor dimana hanya menjual langsung ke konsumen yang langsung mengunakan, seperti SPBU, APMS atau Siantan, sesuai prosedur tidak diperjualbelikan kembali ke pengecer, seperti yang terjadi,” ungkap Nurlela Selasa (10/0/10/22).
Selama ini, lanjut Nurlela sesuai pengakuan Pertamina pendistribusian BBM sudah sesuai prosedur, namun fakta di lapangan BBM bersubsidi terjadi kebocoran.
“Kami mendapat berbagai penjelasan dari Pertamina, seperti ada keterbatasan kewenangan Pertamina, mengacu kepada alokasi BPH Migas BBM subsidi solar terbatas quotanya sehingga Pertamina harus menjaga ketersediaan, bahwa persoalannya selama ini yang memiliki kewenangan adalah pihak pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk melakukan evaluasi kebutuhan BBM bersubsidi agar setiap tahun ada penambahan quota sesuai analisa data kebutuhan untuk sasaran subsidi di Maluku Utara, seperti sopir truk, nelayan, speedboad dll,” kata Nela sapaan akrab anggota DPRD Kota Ternate itu.
“Ternyata selama ini tidak pernah ada evaluasi pemerintah daerah sehingga penambahan quota hanya bertambah nol sekian persen bahkan berkurang, sehingga sangat disayangkan, pemerintah daerah seperti lepas tangan sehingga terjadi kelangkaan BBM bersubsidi yang terjadi di Maluku Utara, belum lagi maraknya kebocoran penyalahgunaan BBM bersubsidi oleh oknum-oknum dan termasuk pembiaran pengecer,” beber Nurlela.
Sementara itu, ketua KSL Malut Syahril menegaskan, “Kami ini supir truk lintas Maluku Utara ada total ada 389 mobil sesuai data keanggotaan kami. Selama ini kami sangat berperan membantu pemerintah daerah, masyarakat dan pengusaha dalam distribusi barang ke seluruh pelosok Maluku Utara mulai dari Sula, Taliabu, Halsel, Halteng, Halbar, Halut dan Haltim. Karena aktivitas kami inilah sehingga membantu mendistribusi bahan pangan, bahan bangunan, kebutuhan tambang, kebutuhan medis, proyek semuanya kami yang berperan,” tegas Sahril.
“Jika Pemda tidak pedulikan aspirasi kami, sebagai Ketua saya pastikan kami akan lakukan mogok massal, stop smua aktivitas distribusi barang. Bayangkan solar kami beli harga 15.000, tapi itu di pengecer, terus susahnya minta ampun, SPBU tidak jual, hanya di APMS dan Siantan tapi itupun terbatas, kebutuhan kami setiap kali perjalan bolak balik itu membutuhkan 90-150 liter, akhirnya kami harus isi BBM jenis Dexalite harga Rp. 18.000 lebih per liter, belum lagi harga akomadasi Fery, operasional lain dengan kondisi ini kami minus, tidak bisa bawa pulang hasil keringat untuk anak istei di rumah,” keluh Sahril. (HI)
