TERNATE – Pemberhentian Samad Moid sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Halmahera Barat (Halbar) yang dianggap inprosedural dan tabrak aturan itu mulai mendapatkan titik terang. Nyatanya, permintaan Samad ke DPP untuk menyelesaikan masalah ini telah dipenuhi.
Senin 19/03/18 di Grand Dafam Ternate, pengurus Dewan Pengurus Pusat (DPP serta dengan pengurus Golkar Provinsi dan pengurus kabupaten kota lainnya diminta untuk memverifikasi beberapa masalah, salah satunya masalah di Halmahera Barat.
Anggota DPRD Halmahera Barat tiga periode, Samad Moid usai diminta verifikasi mengatakan, pertemuan ini dihadiri juga seluruh pimpinan kecamatan (Pimcam) di Halmahera Barat. Semua pengurus di Halmahera Barat menceritakan semua masalah yang terjadi.
“Tadi Hamid Usman yang mewakili DPD I, di depan DPP Hamid sendiri mengaku bahwa Musdalub di Halbar itu atas permintaan Ahmad Hidayat Mus (AHM) yang waktu masih menjabat sebagai Korwil Indonesia Timur,” ungkap Samad kepada awak media.
Samad mengatakan, yang dilakukan oleh DPD I terhadap DPD II Halbar ini memang tidak sesuai prosedural, tetapi inprosedural.
“Jadi DPP sangat sayangkan kader Golkar melakukan Musdalub tidak sesuai prosedur partai. Saya ini kader terbaik, kan tidak mungkin tanpa kesalahan lalu dicabut hak-haknya sebagai ketua,” ujarnya.
“Memang DPP belum ambil keputusan, tetapi dengan semua verifikasi yang disampaikan oleh pengurus tadi pasti DPP akan memulihkan kembali internal Golkar Halbar,” tambah Samad.
Sementara Ketua Bidang OKK DPP Partai Golkar, Taufik Hidayat usai pertemuan mengatakan, kedatangan DPP ke Malut ini mengecek langsung masalah yang sedang terjadi. Jadi, semua keluhan dari pengurus tingkat bawah dan juga pengrus provinsi sudah disampaikan ke DPP.
“Dari keluhan ini kita buat satu kesimpulan, nanti dari kesimpulan itu kita sampaikan ke Ketua Umum Golkar Aerlangga,” katanya.
“Pengaduan DPD II ke DPP ini kan masih bersifat sepihak, makanya kedatangan kita kesini untuk mendengar semuanya, baik dari DPD I maupun DPD II,” ucapnya.
Lanjut Taufik, saat ini belum bisa diberikan keputusannya, nanti akan diolah di internal DPP Golkar baru mendapatkan kesimpulannya. “Kita inginkan satu masalah harus diselesaikan lewat aturan hukum dan aturan politik yang benar supaya bisa kedepan semuanya bisa berjalan dengan baik,” ungkapnya.
“Ada keinginan dari DPD II untuk melakukan Musdalub. Tetapi belum bisa diputuskan sekarang. Nanti setelah dari sini baru ada sikap yang pasti dari DPP,” tutupnya. (HI)
