TERNATE – Selain mengevaluasi kerja para SKPD dilingkup Pemkot Ternate apakah sesuai dengan LKPJ Walikota Ternate atau tidak, Pansus juga dalam menyusun catatan rekomendasi terhadap LKPJ Walikota, akan meminta pandangan dari kalangan masyarakat dan akademisi untuk memboboti catatan dan rekomendasi hasil kerja Pansus LKPJ.
“Satu hal yang akan diterapkan dalam menyusun rekomendasi Pansus, yaitu meminta pandangan dari masyarakat. Misalnya, program dan kegiatan yang dilakukan oleh SKPD itu apakah manfaatnya dirasakan oleh masyarakat atau tidak,” jelas ketua Pansus LKPJ Walikota, Mohdar Bailusy Senin (09/04) usai melakukan kunjungan ke DPRD dan Bapelitbangda kota Depok beberapa saat lalu.
Lanjut dia, waktu yang diberikan untuk kerja Pansus LKPJ sesuai dengan SK itu selama satu bulan, sehingga disisa waktu yang ada ini Pansus akan menyiapkan waktu untuk meminta pandangan-pandangan masyarakat.
“Yang paling disoroti dalam kerja Pansus kali ini adalah termasuk masalah target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang saat ini masi sangat minim terutama dari sisi retribusi yang melekat di Dinas Perhubungan itu sangat menghawatirkan, sehingga kami akan minta pandangan masyarakat dan akademisi untuk menjadi rekomendasi tambahan yang nantinya menjadi keputusan dan rekomendasi LKPJ walikota tahun 201,” ungkapnya.
Tambah dia, hal ini dilakukan oleh Pansus LKPJ kota Depok, sehingga ini juga perlu diterapkan di Ternate karena masukan masyarakat dan akademisi itu penting. (Ty)
