JAILOLO – Liga Mahasiswa Banau (LIMAU) Kota Ternate melakukan aksi di depan kantor Bupati Halmahera Barat terkait dengan pembangunan tanpa transparansi dan pinjaman Pemda Halbar kepada Bank BPD Maluku sebesar 159,5 miliar pada Kamis (3/5).
Massa aksi meminta kepada tiga unsur pimpinan Pemda Halbar yakni Bupati Halbar, Wakil Bupati Halbar dan Sekda Halbar agar mengundurkan diri apabila sudah tidak mampu memimpin daerah ini dan terus meminjam kepada pihak ketiga.
Salah satu orator Isra Boy dalam orasinya mengatakan transparansi pembangunan bagian dari usaha mewujudkan demokrasi ekonomi yang baik, jika hal ini tidak dilakukan berarti pemerintah tidak memahami pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat sesuai UU No.23 tahun 2014 dan kalau pinjaman yang di lakukan Pemda Halbar diduga pinjaman tersebut dinilai cacat prosedur dalam aturan yang berlaku.
Lanjutnya, Anehnya lagi pinjaman sebesar 159,5 Miliar dicairkan pada bulan Oktober di tahun 2017 namun pencairan 159,5 miliar mendahalui pelaksanan pengesahan APBD tahun 2018 pada bulan November 2017.
Lanjut ” herannya perencanaan 13 item tersebut tidak ditranspransikan secara jelas kepada masyarakat lewat rancangan anggaran biaya di setiap item tersebut”.
Isra ingat soal program penanaman jagung ketika masyarakat diperintahkan untuk menanam jagung badahal tidak sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhan masyarakat dan lebih anehnya lagi pada saat jagung sudah di tanam dan saat di panen malah pemerintah tidak menyediakan pasarnya.
“Tentu anda tidak lupa dengan janji Bupati Halbar Danny Massy tentang 10.000 ekor sapi yang diperuntukkan oleh masyarakat sampai saat ini tidak terlihat sapinya. Masyarakat butuh bukti bukan janji”, ungkapnya.
aLnjutnya massa aksi menyatakan pernyataan sikap yakni pertama, mendesak Pemda agar melakukan tranparansi rencana anggaran bangunan kepada rakyat, dan kedua menolak pinjaman Rp. 159,9 miliar juga ketiga, mendesak pemerintah bertanggungjawab atas kerugian masyarakat telah menanam jagung namun tidak diberi pasar oleh pemerintah, ke empat, menuntut keras pemerintah harus merealisasikan janjinya untuk menghadirkan 10.000 ekor sapi serta ke lima, memaksimalkan program perikanan jika tidak ganti Kadis Perikanan sekarang, kemudian ditambahkan ke enam apa bila tuntutan ini tidak di indahkan maka kami meminta Bupati Danny Missy, Wabup Ahmad Zakir Mando dan Sekkab Sahril Abdul Rajak mengundurkan diri dari jabatan. (UK)
