TERNATE – Debat kandidat pasangan calon gubernur (Cagub) dan calon wakil gubernur (Cawagub) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara pada Sabtu (6/5) pekan kemarin bukan untuk berdebat program visi-misi kedepan namun yang terjadi saling menyerang, serta menyinggung.
Dimana Abdul Gani Kasuba (AGK) justru banyak menyampaikan program yang sudah dilaksanakan dimasa kepemimpinan selama menjabat gubernur.
Debat calon gubernur dan calon wakil gubernur di mulai pada pukul 21:00 WIT itu dengan mengusung tema, pembangunan berbasis kepulauan menuju kesejahteraan rakyat.
Padahal sebelumnya, ketua KPU Provinsi Malut Sahrani Sumadayo menuturkan, debat terbuka dimaksudkan untuk menyampaikan informasi tentang visi-misi dari Pasangan calon masing-masing kepada publik.
“Kita berharap agar disiarkan langsung oleh RRI masyarakat Maluku Utara yang ada di rumah bisa mendengarkan langsung visi-masi Pasangan calon sekaligus mendengarkan langsung perdebatan antar pasangan calon.
Ditegaskan dengan debat terbuka pasangan calon dapat menunjukan rasa kebersamaan selain berdebat tentang program juga menunjukan tentang rasa persaudaraan ,rasa, saling hormat dan diharapkan bisa diikuti oleh tim sukses pasangan calon masing-masing. ” kita berharap apa yang ditunjukan pasangan calon ini bisa ditiru oleh pendukung dibawah. ” pintanya.
“Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh calon-calon terbaik karena mereka adalah putra terbaik yang siap untuk memimpin negeri ini” ucap Sahrani. Sebab, jika dilihat profile masing- masing calon tidak asing lagi bagi kita, karena semua punya pengalaman yang luar biasa, mulai dari kepala daerah, adapula yang masih menjabat, mantan rektor, dan tentu tidak asing bagi masyarakat Maluku Utara. Semua adalah putra terbaik, siap untuk terpilih. Sahrani menghimbau agar sekaipun berbeda pilihan tetapi semua sama. Harus maju bersama untuk itu, “Marilah simore memilih kemudian sapa yang terpilih kita sigaro membangun”, ajaknya.
Mengakhiri sambutanya seraya menyampaikan debat yang dilaksanakan hanyalah debat visi -misi dan program tidak bermaksud mendebatkan pasangan calon, karena itulah sebuah proses argumen. Memang visi -misi semuanya bagus hanya saja dari program itu dapat disimak bersama diantara yang Bagus itu mana yang terbaik.
Debat terbuka pertama itu diawali dengan penyampaian visi-misi secara berurutan sesuai nomor urut pasangan calon. Pasangan Ahmad Hidayat Mus Rivai Umar (AHM-Rivai) AHM menuturkan,visi misi adalah pertama menyangkut persoalan ekonomi yang saat ini dirasakan oleh masyarakat benar-benar insiratif, kalau diibaratkan sebagai penyakit maka sudah mengalami stadium empat.
Kata AHM, kenapa demikian, karena problem ekonomi yang ada di masyarakat sangat parah. Untuk itu bagi AHM-RIVAI, pertanian, peternakan ini bagian daripada solusi untuk diberikan kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa berubah dan bisa mendapatkan penghasilan setiap hari.
Sambung dia, penghasilan setiap hari yang diberikan adalah pelayanan prima, kesehatan, pendidikan, infrastruktur ini bagian yang harus didorong karena ini bagian dari kebutuhan dasar masyarakat.
“Saya ingin menyampaikan bahwa AHM -Rivai yang pantas dipilih oleh masyarakat Provinsi Maluku Utara”, ucapnya.
Pasangan calon nomor urut 2 yang disampaikan oleh Burhan Abdurrahman adalah menyusun visi-misi harus memahami benar apa yang menjadi persoalan di daerah ini. Karena itu setelah menghimbau ke seluruh pelosok Maluku Utara yang memberikan bobot visi-misi dapat mengetahui bahwa persoalan masyarakat yang harus mendapat peranan penting saat ini adalah, masalah rendahnya tata kelola birokrasi pemerintahan termasuk tata kelolah keuangan. Kemudian fasilitas pendidikan kesehatan, angka kemiskinan yang masih tinggi, lapangan kerja yang masih belum tersedia, rendahnya infrastruktur dasar yang belum memadai diseluruh wilayah Maluku Utara dan yang keempat kurangnya kordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten kota. Dengan pertimbangan itulah, kata Burhan, maka Pasangan nomor 2 Bur-Jadi menyusun visi lima tahun kedepan bagaimana terwujudnya Maluku Utara yang bermartabat.
Lebih jauh lagi disampaikan, Maluku Utara bermartabat adalah Maluku Utara yang berbudaya, Maluku Utara yang harmonis, mandiri, Maluku Utara yang sejahtera dan Maluku Utara yang berkelanjutan. Selain itu visi yang ada yang menjadi penekanan BUR-JADI sektor pertanian, sektor perikanan dan sektor tata kelola pemerintahan, pertanian bagaimana kedepan akan terciptanya kemandirian pangan, terciptanya kedaulatan pangan di Maluku Utara sehingga masyarakat mampu memberi makan kepada seluruh rakyat tanpa harus mengharapkan dari luar.
Abdul Gani Kasuba (AGK) menuturkan visi- misinya yang sudah menghasilkan negeri teraman di dunia. Kedua dirinya hanya melanjutkan maka harus melanjutkan konekvitas wilayah keadilan sosial pembangunan ekonomi berkelanjutan kemudian dari itu dapat dirumuskan 7 program prioritas yaitu, pembangunan sumber daya manusia, percepatan infrastruktur, pengembangan wilayah dan terciptanya iklim infestasi yang kondusif, kemudian AGK-YA akan melakukan dukungan dengan tiga layanan kartu Maluku utara sehat, kartu Maluku Utara cerdas, kartu Maluku Utara tumbuh, dengan visi Maluku Utara sejahtera 2023 Yang didukung oleh 7 Misi Dan 5 program prioritas dengan layanan kartu maka maluku Utara Akan menjadi episuktrul maritim dikawasan Timur Indonesia.
Sementar, Muhammad Kasuba dari pasangan nomor urut 4 mengatakan, diikuti visi-misi pasangan nomor urut 1,2 dan 3 menunjukan bahwa pasangan nomor urut 4 yang lebih tepat sesuai dengan topik diskusi debat pada malam tersebut.
Dikarenakan sambung MK, visinya memberikan secara konkrit apa yang menjadi karakteristik diwilayah Provinsi Maluku Utara. Dimana visi MK-MADJU adalah mewujudkan Maluku Utara sebagai Provinsi Kepulauan yang kuat di kawasan Timur Indonesia pada tahun 2023 dengan ketentuan bat as waktu yang menjadi target yang sudah ditetapkan.
Dikatakan, kuat bermakna kerja sama, komplet, amanah dan tangguh, dari keempat dimana visi yang tawarkan maka 5 visi yang akan menjadi Maluku Utara kuat ASN, kuat birokrasi, pemerintahan, bawahan pemerintahan kemudian kuat sosial budaya kemudian kuat infrastrukturnya, dan kuat ekonomi untuk menuju harapan besar Maluku Utara kuat.
Untuk itu debat berlangsung diawali dengan Segment pertama, pertanyaan pertama yang diberikan kepada pasangan calon nomor urut 2 dimana pertanyaan menyangkut visi -misi pasangan calon nomor urut 4 inovasi birokrasi sehingga bagaimana membangun inovasi dengan kerakteristik kepulauan dengan waktu yang ditentukan 1 menit 30 detik.
Dalam jawabnya Burhan Abdurrahman menuturkan, pertanyaan tentang birokrasi ,tentu kita semua tahu bahwa hal ini sangat mempengaruhi masyarakat Provinsi Maluku Utara, bagaimana birokrasi pemerintahan provinsi saat ini masih jauh dari harapan, karena birokrasi merupakan kunci daripada keberhasilan perencanaan pembangunan, birokrasi adalah perencana dan pelaksana pembangunan.
“Karena itu birokrasi pemerintahan harus kuat, harus professional, harus mampu menjabarkan berbagai kebutuhan rakyat Maluku Utara bisa membaca apa yang menjadi kebutuhan masyarakat diseluruh maluku Utara, karena itu kedepan penataan birokrasi ini menjadi hal yang sangat penting apalagi Maluku Utara, daerah kepulauan jangkauan untuk daerah yang satu ke daerah yang lain untuk mengurus suatu kepentimgan ini memakan waktu yang cukup panjang karena itu yang utama birokrasi Provinsi Maluku Utara, dirinya bersama Ishak Jamaluddin sudah memiliki komitmen apabila terpilih, yang pertama ASN Provinsi harus berdomisili di Sofifi, sehingga itu akan memberikan kemudahan bagi pelayanan dan akan mempercepat berbagai pekerjaan dan mempercepat menyusun tata kelola pemerintahan dimana birokrasi mempunyai peran yang sangat tinggi, dalam berbagai aspen kehidupan masyarakat dari seluruh urusan-urusan pemerintahan yang ada, apakah itu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar Dan urusan tambahan. Tentunya tiga urusan ini harus dipahami oleh para pelaku birokrasi sehingga dalam menyusun berbagai persolan untuk mewujudkan visi-misi yang ada maka harus birokrasi yang kuat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan.
Masih dengan pertanyaan pertama dari panelis yang sudah dijawab oleh Burhan Abdurahman kemudian untuk menanggapi jawaban pasangan nomor urut 2 Burhan Abdurrahman ditunjukan kepada pasangan nomor urut 3 dengan durasi waktu 30 detik AGK mengatakan, disiplin ilmunya ustad, sehingga saat menjabat gubernur mempunyai tata kelola birokrasi dengan didukung oleh Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Inspektorat yang kuat, karena kalau tidak akan seperti pengalaman yang begitu panjang desklimer terus sehingga pada tahun pertama sudah WDP, kedua WDP dan ketiga WTP dan itu salah satu tanda bahwa birokrasi kuat.
Selanjutnya masih tetap pada pertanyaan yang sama ditanggapi oleh pasangan calon nomor urut 4 untuk menanggapi jawaban dari Burhan Abdurrahman MK menuturkan, Birokrasi di Maluku Utara membutuhkan motivasi dan pembinaan dan itu sangat diperlukan dalam bentuk sebuah manajemen pemerintahan yang berbasis nilai. Dimana seorang pemimpin birokrasi bertanggungjawab penuh mengakselirasi pembinaan moral dan kinerja, sekaligus untuk berkinerja secara produktif yang maksimal dalam mengelola berbagai tugas-tugas teknik yang ada dalam pemerintahan ini kesimpulan persoalan yang sangat penting.
Kemudian untuk menganggapi jawaban dari Burhan Abdurrahman dengan pertanyaan yang sama dijawab terakhir dari pasangan calon nomor urut 1 dijawab oleh calon wakil gubernur Rivai Umar, mengatakan, “Inovasi birokrasi adalah sumber daya manusia yang bermutuh, birokrasi tidak boleh merekrut hanya orang- orang terdekat saja Maluku Utara adalah milik kita semua karena itu”, kata Rivai. Ia menambahkan, penyusunan birokrasi harus menerima semua sumber daya manusia di Maluku Utara yang memiliki kapasitas yang lebih baik.
Menurut dia, birokrasi pula di Maluku Utara ini tidak bisa berjalan disebabkan sebagian besar SKPD yang berada di Ternate.
Sementara itu ditanggapi kembali oleh Burhan Abdurrahman, setelah ditanggapi oleh tiga pasangan calon maka Burhan Abdurrahman mengaku respon ketiga pasangan calon sudah sejalan dengan apa yang menjadi pemikiran pasangan BUR-JADI, “Namun inti yang menjadi titik berat dari pasangan calon nomor urut 2 dalam urusan birokrasi adalah, bagaimana mewujudkan the righ man and the righ place, agar menempatkan orang sesuai dengan keahliannya”, kata Burhan.
Kita semua ketahui, suatu pekerjaan kalau tidak diberikan kepada yang bukan ahlinya maka timbul kehancuran maka itu kedepan yang menjadi pemikiran utama adalah bagaimana profesionalisme seorang birokrasi, bagaimana keahlian dalam kita menempatkan seseorang sesuai dengan kemampuan sesuai dengan pendidikan sesuai dengan keahlian dan pengalamannya.
“Kita tidak menempatkan seseorang, dia punya pendidikan di bidang lain dan melaksanakan tugas ditempat lain, karena itu sekali lagi the righ man and the righ place menjadi pegangan utama kita dalam menyusun birokrasi provinsi kedepan 2018 dan yang akan datang”, ungkapnya.
Segmen ketiga pertanyaan masih dari panelis tentang pembangunan sumber daya manusia dan apa permasalahan mendasar rendahnya IPM di Malut kemudian langkah mengatasinya dengan waktu durasi 1 menit 3 detik.
Dan segmen ketiga pertanyaan kedua ini ditunjukan kepada pasangan nomor urut 3 AGK -YA. Dalam jawabannya AGK memaparkan programnya mulai menjadi gubernur hingga tiga tahun ini membangun perguruan tinggi karena ia merasa, bahwa tanpa ilmu pengetahuan pasti akan tidak bisa memajukan negeri ini sehingga 23 perguruan tinggi yang menjelang tiga tahun hampir seluruh perguruan tinggi Universitas sudah bangkit yang tadinya sudah hampir gulung tikar semuanya, sehingga tahun ketiga dan tahun keempat sekitar 5400 beasiswa yang diberikan untuk bagaimana menumbuhkan IPM untuk pendidikan yang ada di Maluku Utara.
“Untuk itu sekarang setiap tahun sudah ratusan magister sudah ada ratusan magister dan 33 doktor di STKIP itu baru satu perguruan tinggi, itupun belum lagi Unkhair, Universitas di Halut, Morotai, dan Halsel sehingga pada tahun ketiga keempat ini hampir seluruh perguruan tinggi tidak lagi kolaps alias gulung tikar karena mereka sudah bangkit dengan yang ada”, jelas AGK.
Jawaban AGK tersebut kemudian ditanggapi oleh pasangan nomor urut 4 MK-Madju dengan waktu yang sama. MK menjelaskan pembangunan sumber daya manusia peningkatan IPM di Maluku Utara itu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan yang diperlukan memberi ruang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapat kesempatan seluas-luasnya dilapangan kerja harus diakselerasi semaksimal mungkin untuk mendapatkan ruang untuk mendapatkan IPM di Maluku Utara.
Selanjutnya ditanggapi lagi oleh pasangan nomor urut 1 dari jawaban AGK oleh Pasangan nomor urut 1 dikatakan oleh calon wakil Rivai Umar langsung menyinggung AGK bahwa AGK dalam menjawab pertanyaan hanya menceritakan kemajuan perguruan tinggi.
Padahal lama sekolah sekarang hanya 8,54 tahun artinya lama sekolah yang artinya lama sekolah itu setara dengan SMP, kemudian layanan kesehatan itu menjadi karena insentif para dokter rumah sakit tidak terlayani dengan baik.
Sedangkan pasangan nomor urut 2 dalam. Menanggapi jawaban AGK, Burhan menyampaikan, berbicara soal IPM bukan hanya bicara soal pendidikan ada tiga indikator yang menentukan IPM satu daerah, yaitu pendidikan ,kesehatan dan daya beli masyarakat, yang mana kalau dilihat di Maluku Utara pendidikan masih sangat rendah sebagaimana disampaikan rata-rata lama sekolah, kemudian yang kedua kompetensi guru yang masih sangat rendah, kemudian dari sisi kesehatan Maluku Utara masih sangat kekurangan dokter standar nasional, 42 dokter untuk 100 ribu orang sedangkan di Maluku Utara hanya 22 dokter untuk 100 orang.
Selanjutnya direspon kembali oleh AGK atas respon tiga pasangan calon atas jawabannya dia menyampaikan, dalam waktu satu menit lagi- lagi AGK mengatakan menghitung perguruan tinggi karena tanpa pendidikan tidak akan maju, Universitas di Maluku mengaku seluruhnya selesai sarjana atau magister dan dokter yang menyelesaikan pendidikan dengan anggaran yang diminta dengan miliar akan tetapi karena pemerintahan bukan dirinya sendiri namun ada DPRD kemudian dipotong sehingga cita-cita tidak tersampaikan.
“Alhamdulillah sekolah kedokteran telah meskipun setengah tapi sudah selesai. “tukasnya.
Segmen kedua masih pertanyaan dari panelis ditunjukan ke pasangan nomor urut 4, terkait dengan pertanian yang dalam waktu terakhir harga komoditi perkebunan fluktuatif ,untuk bagaima upaya peningkatan nilai tukar petani masyarakat, menjawab pertanyaan itu MK menyatakan, di Maluku Utara disebut budaya ekonomi masyarakat Maluku Utara yang disebutkan pala, cengke, kelapa dan sebagainya itu sangat menentukan dalam pembangunan ekonomi klaster dengan komonitas unggulan diwilayah masing-masing.
Konsistensi dan upaya eksistensi lahan yang diperlukan untuk memanfaatkan berbagai lahan yang tidak produktif untuk menambah produksi pertanian dikomoditas unggulan yang sudah membudaya di Maluku Utara.
Yentang mengontrol nilai hasil pertanian yang ada diperlukan ada interfensi pemerintah tidak diserahkan sepenuhnya kepada pasar akan tetapi harus ada perlindungan dalam menstandarisasi harga petani untuk memberi nilai ekonomi masyarakat yang lebih baik pada oleh masyarakat yang dimiliki.
Ditanggapi oleh pasangan nomor urut 1 AHM menuturkan, sesuai pengalaman yang selama ini dilihat dalam kunjungannya kelapa tidak bisa lagi diandalkan menjadi satu pendapatan utama masyarakat apalagi cengkeh, pala.
Menurutnya, harus ada industri pengolahan kelapa sehingga masyarakat tidak terbebani dengan biaya yang begitu besar terhadap pengolahan kopra.
Sedangkan pasangan nomor urut 2 dalam menanggapi jawaban nomor urut 4 Burhan Abdurrahman menyampaikan,terkait dengan penghasilan di Maluku Utara terdiri dari pertanian,perikanan dan kehutanan maka kedepan dirinya bersama Ishak Jamaluddin bahwa kelapa tidak hanya menghasilkan kopra saja harus ada solusi lain sehingga menambah pendapan dari masyarakat,apakah airnya, tempurungnya, kulitnya dan lain-lain ini dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani.
Masih dalam tanggapan jawaban nomor 4, yang dari pasangan nomor urut 3 AGK menyampaikan, kelapa yang banyak tetapi ilmu pengetahuan harus diikuti, cengkeh juga harus dengan ilmu pengetahuan,kemudian masalah pertanian itu semua bersandar pada ilmu pengetahuan. “Jadi 1 buah kepala 10,000, bisa jadi 100,000 kalau ilmu bisa jalan kalau tidak ada ilmu pengetahuan pasti akan susah”, singkatnya.
Tanggapan balik dari Paslon nomor urut 4 atas tanggapan ketiga pasangan calon dari pertanyaan panelis MK menambahkan, “Yang pertama lahan pertanian sangat luas, sementara potensi produksi pertanian tidak bertambah signifikan, memang diperlukan ada akselerasi petani baru dibidang pertanian yang kemudian dari data pengangguran cukup besar mungkin ada program karya bakti ataupun program khusus untuk memberdayakan para sarjana yang nanti akan mengolah kembali tanaman di wilayah yang harus di revitalisasi produksinya untuk lahan yang harus dikembangkan bersama untuk meningkatkan produksi kelapa”.
Masih dari panelis ditunjukkan kepada pasangan nomor urut 1 tentang pengelolahan perikanan di Maluku Utara yang berbasis kepulauan. AHM menuturkan, “Maluku Utara adalah provinsi kepulauan sehingga provinsi kepulauan adalah provinsi yang maritim dimana potensi perikanan sangat luar biasa”.
Ditambahkan AHM, pemerintah sudah menetapkan tiga zona perikanan di Malut yang pertama Morotai, Halsel dan di Kepulauan Sula, Menurutnya, potensi perikanan ini apabila pemerintah pusat dan daerah bersinergi dan potensi bisa diwujudkan bersama dengan menunjang pembiayaan yang baik memberikan alat tangkap yang baik.
Kemudian menjamin adanya pembeli dan menjamin adanya harga yang baik kemudian pemerintah tugasnya adalah menjamin apa yang telah menjadi tugas masyarakat ini.
Dapat diketahui bahwa, walaupun berada di pesisir Maluku Utara namun hidup masyarakat masih belum tergantung pada perikanan. untuk itu, sambungnya, AHM- RIVAI berkomitmen akan memberikan fasilitas yang baik dan perindustrian akan ada di Provinsi Maluku Utara.
Menanggapi jawaban nomor urut 1 oleh pasangan calon nomor urut 2 Burhan Abdurrahman menyebutkan, luas wilayah Maluku 62,02 pesen adalah laut dan 30,80 persen adalah daratan, untuk itu potensi kekuatan harus dikelolah secara baik. “Selama ini kita masih mengandalkan pada perikanan tangkap”, jelasnya.
Oleh karena itu Pasangan nomor urut kedepan akan bagaimana mengembangkan perikanan budidaya sehingga lebih mempermudah dalam mengembangkan nelayan dalam mencapai penghasilan.
Budidaya sudah dikembangkan daerah lain yang berhasil karena pasangan nomor kedepan akan memberikan proritas kepada budidaya.
Berbeda dengan pasangan nomor urut 3 dalam menanggapi jawaban AHM, oleh AGK mempresentasikan bahwa ia sudah buat 400 kapal untuk ikan, kemudian ada 30 GT, dirinya sudah buat sehingga tinggal dilanjutkan saja pada program 2023.
Selanjutnya, tanggapan nomor urut 4 atas jawaban AHM terkait pertanyaan panelis calon wakil gubernur Madjid Husen menyampaikan, “Target Provinsi Maluku Utara dengan luas lautan lebih besar daripada luas daratan itu targetnya harus 500,000, ton per tahun kebutuhan dipenuhi sekitar setengah dari kebutuhan secara keseluruhan sehingga sesuai data yang ada baru, mencapai 200.000 ton. Dengan demikian kalau pasangan nomor urut 4 terpilih maka Akan difokuskan”, ujarnya.
Setelah tanggapan dari ketiga pasangan calon AHM dalam tanggapan baliknya menyampaikan sesuai dengan masukan yang disampaikan oleh ketiga pasangan calo.
Ia menganggap bahwa semua memiliki tujuan yang baik untuk memajukan industri pengolahan perikanan di Provinsi Maluku Utara olehnya itu bagi AHM – RIVAI, inti daripada pengolahan perikanan ini adalah komitmen pemerintah daerah baik gubernur dan bupati walikota dengan pemerintah pusat, kemudian harus ada kerja same antara pemerintah, rakyat dan investor, apabila terwujudkan maka tidak bisa berharap seperta yang disampaikan tadi bahwa telah membuat kapal ini tidak ada gunanya karena sudah kemana-mana dan melihat ikan dibuang di pasar-pasar.
Segmen ketiga, masih seputaran pertanyaan panelis tentang komiten pencegahan narkotika ditunjukan kepada nomor urut 4 dijawab oleh Calon wakil Madjid Husen bahwa narkoba memang menjadi musuh kita semua. Untuk itu pertama langkah yang harus dilakukan adalah Peraturan Daerah (Perda) kedua tentunya berkaitan dengan anak sekolah.
Sehingga harus ada kurikulum berkaitan dengan pendidikan pelarangan narkoba dan ketiga ASN terutama harus ada secara rutin diadakan pemeriksaan rutin secara berkala dengan demikian diketahui siapa yang terlibat dalam narkoba.
Menanggapi jawaban pasangan nomor urut 4 maka pasangan nomor urut 1 AHM mengatakan, Narkoba merupakan bagian dari penyakit atau disebut negara besar kemudian menjajah merusak generasi Indonesia.
Bagi AHM Rivai narkoba harus dicegah dengan kerja sama antara gubernur dengan semua instansi baik Polda mupun TNI kemudian membuat Perda bersama DPRD sehingga hal itu akan terarah dan teratur kemudian dapat dicegah dengan tes urine secara berkala dan gubernur dapat menjamin dengan memberikan fasilitas kepada BNN agar bisa bekerja secara baik.
Selanjutnya pasangan nomor urut 2 dalam menanggapi jawaban nomor urut 4 oleh Ishak Jamaluddin menyampaikan, narkoba adalah sesuatu yang membahayakan dan ada lembaga yang menangani itu, namun kurang didukung oleh masyarakat untuk itu bila terpilih melakukan sosialisasi secara masif mulai dari SD, sampai ke tingkat perguruan tinggi.
Kemudian pihaknya akan bekerja sama dengan BNN untuk mencegah dan terhadap mereka yang terlibat narkoba termasuk didalamnya pengedar diminta untuk ditindak secara tegas agar ada efek cerah.
Berbeda dengan tanggapan nomor urut 3, AGK mengkisahkan narkoba sejak 2016 ia sudah ke dalam kurikulum Dinas pendidikan sehingga mendapatkan penghargaan pertama di 2016 sampai sekarang. Bahkan Ia mengatakan itu sangat berbahaya sekali, sehingga ditekankan kepada PNS dan SKPD aparatur lainnya kalau narkoba itu bahaya olehnya itu penghargaan yang diraih karena pendidikan narkoba pertama digagas di Maluku Utara.
Segmen keempat, pertanyaan masih dari panelis ditunjukkan kepada pasangan nomor urut 1 tentang potensi penduduk dalam kerangka pembangunan berkelanjutan guna mensejahterakan masyarakat.
Dalam jawaban AHM mengatakan itu bagian dari kampanyenya yang selalu mengatakan Maluku Utara stop KB, untuk itu yang dimaksud stop KB adalah menjaga jarak melahirkan, biasanya setelah melahirkan beberapa tahun lagi barulah melahirkan kenapa demikian karena dengan jumlah 10275 orang sangat tidak relevan dengan luas wilayah Provinsi Maluku Utara. Bagi AHM Rivai indikator pemerintah pusat memberikan DAU kepada walikota dan bupati adalah jumlah penduduk kalau jumlah penduduk ini kemudian ditekan, maka pasti pembagian anggaran ke daerah tidak akan pernah adil.
Baginya jumlah penduduk adalah aset daerah, namun perlu dikembangkan berdayakan untuk kepentingan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat Maluku Utara.
Menanggapi jawaban nomor urut 1 Pasangan nomor 2 Burhan Abdurrahman menuturkan,penduduk adalah aset pemerintah di Provinsi Maluku Utara, sebaran penduduk di seluruh wilayah daerah Kepulauan untuk itu, bagi pasangan nomor urut 2 penduduk Maluku Utara harus diberi kesempatan untuk mengembangkan sumber daya yang bisa diandalkan.
Penduduk yang ada bisa dikelola dengan baik harus diberi ruang dari kesempatan untuk bisa menikmati semua jenjang pendidikan terutama sehingga masa depan generasi dan penduduk bisa terjamin dan bisa memberikan kesempatan untuk berinovasi dengan demikian penduduk Maluku Utara dapat berpotensi untuk bisa dapat meningkatkan kesejahteraan Maluku Utara.
Tanggapan pula oleh pasangan nomor urut 3 atas jawaban AHM dikatakan, oleh Ali Yasin bahwa, Maluku Utara memang wilayah sangat luas dengan penduduk 1juta lebih maka apa yang d programkan oleh KB dapat diikuti, tetapi bagaimana juga harus kembangkan agar wilayah dengan jumlah penduduk yang kecil agar dapat mendapatkan masukan penduduk dari luar, melalui transmigrasi agar penduduk di Malut bisa mempengaruhi pendanaan dari pusat karena jumlah wilayah dan jumlah penduduk kemudian dibagi untuk mendapatkan dana DAU.
Tak beda jauh dari pasangan nomor urut 4 untuk menanggapi jawaban nomor urut 1 MK menyampaikan, “Yang paling mendasar adalah kebijakan strategis, dan kemauan dari pengambil kebijakan untuk masyarakat di Maluku Utara, yang harus dilakukan upaya pembinaan berbasis sosial yang kemudian siap untuk menyambung ketahanan ekonomi yang bisa diberikan peluang kepada masyarakat seluas-luasnya”, kata dia.
Tambahnya,saat ini memang pemerintah dalam membuat kebijakan strategis belum tertata secara baik untuk itu perlu komitmen untuk tidak tangguh dalam perbaikan.
Segmen kelima, masih dari pertanyaan panelis ditunjukan kepada pasangan nomor urut 4 tentang upaya peningkatan kompetensi guru sesuai bidang pendidikan yang dimiliki.
MK menegaskan, yang paling terpenting adalah merefitalisasi dalam upaya peningkatan yang harus dilaksanakan, menambah anggaran pendidikan untuk pelatihan guru di semua bidang dan tingkatan kemudian harus menjadi fokus proritas kalau di Maluku Utara mau untuk meningkatkan kompetensi guru ,rasio pendidikan bidang diklat guru harus menjadi prioritas dan harus ditingkatkan dan anggarannya bahkan konsistensi terhadap, angka 20 persen tentang anggaran pendidikan sesuai dengan undang-undang harus menjadi hal yang harus diimplementasikan didalam upaya peningkatan kompetensi guru dan MK Madju akan berupaya mencakup diatas.
Selanjutnya, adapaun pertanyaan pilihan yang ditujukan ke pasangan nomor urut 1 terhadap pola kordinasi yang baik antara pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota.
Dijawab oleh AHM bahwa “Gubernur adalah perwakilan pemerintah pusat di daerah, tentu gubernur harus melaksanakan fungsi karena mungkin melaksanakan fungsi kordinasi kepada seluruh bupati dan walikota di Maluku Utara yang terdiri dari 10 Kabupaten Kota. Maka untuk itu jikalau AHM- Rivai terpilih maka yang dilaksanakan setiap tiga bulan berkunjung ke Kabupaten Kota sehingga dapat mengetahui apa yang menjadi kualitas diaerah ini dan akan bersinergi dalam melaksanakan pembangunan disetiap Kabupaten Kota, anggaran juga dibagi secara adil diseluruh Kabupaten Kota”, kata AHM.
Pertanyaan pilihan kedua kepada nomor urut 2 konflik di pemerintahan sehingga gaya kepemimpinan apa yang bisa diterapkan untuk mengantisipasi hal itu.
Burhan Abdurrahman menjawab, “Pemerintahan daerah adalah gubernur dan DPRD oleh karena itu gaya kepemimpinan yang sesudah diterapkan di Kota Ternate selama dua priode ini antara pemerintah Kota dan DPRD terjadi dukungan yang harmonis,karena itu akan budayakan dengan apa yang dilakukan konsultasi kegiatan-kegiatan yang melibatkan DPRD harus diawali dengan konsultasi, sehingga sama-sama mengetahui dan yang lebih penting pemerintah harus lebih serius karena seluruh produk daerah apakah itu Perda dan lain-lain harus kordinasi antara pemerintah maka inilah yangs sering terjadi konflik karena itu kedepan menerapkan bagaimana seni mengelolah pemerintahan ini bersama DPRD sehingga seluruh yang menjadi kebutuhan masyarakat dilahirkan antara produk pemerintah dan DPRD dapat berjalan dengan baik”, jelasnya.
Masih dengan pertanyaan pilihan dari panelis untuk pasangan calon nomor urut 3 terkait sektor pertambangan terutama kesejahteraan masyarakat lingkar tambang. Dijawan oleh calon wakil gubernur nomor urut 3 M. Ali Yasin bahwa, pertambangan mengacuh pada undang-undang nomor 4 tahun 2009 dan kemudian melihat Perda agar bagaimana mensejahterakan masyarakat dilingkar tambang, maka ditetapkan CSR kemudian dilihat juga lingkar tambang agar bagaimana ada komitmen antara kepala desa dan perusahan dari pada setiap penghasilan bisa mendapatkan fee dari penghasilan yang didapatkan dari masyarakat lingkar tambang. Dengan adanya kewengan sudah ada di gubernur maka akan dipantau menyangkut hal itu.
Segmen keenam melalui pertanyaan dari pasangan calon nomor yang satu ke pasangan calon lainnya sehingga setelah dicabut undi nomor satu berpasangan dengan nomor urut 2 sedangkan nomor urut 3 berpasangan dengan nomor urut 4.
Untuk itu kesempatan yang pertama diberikan ke pasangan nomor urut 1 untuk mengajukan pertanyaan ke nomor urut 2 didalam pertanyaan nomor urut 1 oleh Rivai Umar mengkritisi pembangunan pasar modern yang dianggap menghilangkan nilai historis di Maluku Utara padahal menekankan pada Historis.
Pasangan calon nomor urut 2 Burhan Abdurrahman menanggapi menyampaikan, pembangunan yang dilaksanakan di Kota Ternate sebagaimana disampaikan oleh nomor 1 terkait pasar modern memang konsep satu perkotaan seperti itu, memang gedung modern akan tetapi isinya adalah akan memberikan kesempatan kepada pelaku ekonomi lokal yang ada.
“Jadi tidak berarti bahwa gedung dengan fasilitas begitu baik kemudian menggeser pelaku ekonomi yang ada di daerah. Kita lihat pasar yang sudah dilaksanakan seperti maka jika terpilih di Sofifi juga kami laksanakan seperti di Ternate bahkan lebih sehingga Sofifi menjadi ibukota yang memiliki kota layak sebagai ibu kota Provinsi maluku Utara. “jelasnya.
Ditanggapi kembali oleh pasangan nomor urut 1 atas jawaban pasangan nomor urut 2 . Rivai sekali lagi menegaskan, yang dimaksudkan bukan isinya tetapi yang dimaksudkan bahwa gamalama selama ini yang dikenal oleh penduduk Maluku Utara tiba-tiba berubah menjadi pasar modern, Ia berpikir jika pembangunan gamalama tidak dirubah dibelakangnya dan ditambah dengan pasar modern mungkin lebih relevan agar tidak menghilangkan nilai historis Maluku Utara.
Dan kembali ditanggapi oleh pasangan nomor urut 2 Burhan Abdurrahman mengaku, sudah sejalan pikiran pasangan nomor 1 dengan pemikirannya memang yang dibangun Gamalama Plaza sehingga tidak menghilangkan historis pasar, gamalama yang sudah lama, karena itu tetap mempertahankan pasar yang lama, Gamalama Plaza tetapi sudah dikelolah secara modern.
Namun lebih menarik lagi sudah saling menyerang pada saat diberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 4 untuk memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 3.
Yang mana MK menuturkan salah satu potensi kawasan sektor parawisata bahari untuk melihat kebijakan gubernur khususnya aset -aset parawisata yang terbengkalai seperti di Lelei dan bagaimana merevitalisasi aset yang lain.
Menanggapi pertanyaan Paslon nomor 4, AGK mengatakan, parawisata sudah memulai, namun intervensi dari kabupaten yang saat itu Bupati Ustad Muhhamad Kasuba yang juga sebagai calon, tetapi pihaknya tidak permasalahkan itu, namun ia sudah lakukan sampai diketahui dunia adalah WIDI dan dikenal dunia dan itu dilakukan dengan segala infrastrukturnya. Meskipun demikian baginya paraswisata adalah bagaimana membangun infrastruktur yang maju.
Dari jawaban AGK kemudian ditanggapi kembali oleh MK bahwa, memang sangat prihatin karena saat itu sebagai bupati Halsel sudah meminta kepada gubernur untuk menyerahkan aset Provinsi yang ada Lelei, namun proses cukup panjang dan tidak ada keputusan sehingga yang terjadi saat ini yang dibangun oleh Provinsi di sebuah pulau sangat indah.
Kembali lagi ditanggapi oleh pasangan nomor urut 3 untuk karena kabupaten saat itu sebagai pulau yang tidak tuntas karena itu kami harus tuntaskan diinfentarisasi.
Kemudian tanggapan akhir dari nomor urut 4 oleh calon wakil Madjid Husen bahwa sebenarnya peluang pasar sangat baik di Maluku Utara, karena pintu gerbang sesudah Manado maka sudah dekat di Malut dengan dua spot wisata besar yang Morotai dengan sejarahnya Halsel yang sudah dibangun dengan puluhan miliar namun tidak menghasilkan apa-apa sehingga kedepan harus memperhatikan ini.
Dan terakhir kesempatan untuk pasangan calon nomor urut 2 untuk mengajukan pertanyaan kepada pasangan nomor urut 1, dalam pertanyaannya Burahan Abdurrahman tata kelola pemerintahan menyangkut tata kelola pemerintahan yang menyebabkan hutang besar selain itu permasalahan DBH yang terlambat ditransfer ke Pemerintah Kota sehingga strategi apa yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 1 seperti apa.
Menjawab itu pasangan nomor urut 1 M. Rivai Umar, membeberkan tata kelola pemerintahan sangat buruk karena tata kelola yang menimbulkan hutang ratusan milyar yang menjadi beban APBD pada priode berikutnya, oleh karena itu, strateginya yang akan diambil kedepan jika terpilih adalah perecanaan keuangan harus lebih tepat harus lebih baik, kalau misalnya eksekusi anggaran yang harus disetujui dengan DIPA harus disetujui pula oleh anggota DPRD Malut,tidak boleh kegiatan dilakukan diluar dari DlPA yang telah ditetapkan oleh pemerintah Pusat dan telah disetujui oleh DPRD. (HT)
