JAILOLO – Hari pertama masuk kantor liburan panjang Hari Raya Idul Fitri, Pemerintah Halmahera Barat disambut dengan aksi unjuk rasa oleh Gerakan Pelopor Perjuangan Rakyat (GPPR) Maluku Utara, di depan Kantor Bupati Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) pada, Kamis (21/06/2018).
Aksi unjuk rasa tersebut dengan menggunakan dua mobil, satu mobil pickup dengan sound sistem dan satu mobil truk yang mengangkut masa aksi dengan beberapa atribut yakni, satu sepanduk bertulisan ‘Pemerintah Tertawa Melihat Tangisan Petani’ dan beberapa bendera merah putih.
Masa aksi unjuk rasa tersebut menyuarakan keluhan masyarakat Halbar terkait dengan harga komoditi yang turun drastis, dan meminta pemerintah halbar segera membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Dalam aksi unjuk rasa, kordinator lapangan (Korlap), Alfonsius Gabi dalam orasinya menyampaikan, pemerintah kabupaten Halmahera Barat dinilai telah mengabaikan rakyat, karena tidak mampu mengatur perekonomian yang ada di halbar. “Ini di buktikan dengan harga pertanian menurun de
rastis, salah satunya, harga komoditi Kopra, sementara harga sembilan bahan pokok yang melonjat naik, jadi kami minta seimbangkan harga kopra dan sembilan bahan pokok”, kata Alfon yang juga selaku Sekertaris Wilaya, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Provinsi Maluku Utara.
Ia juga menyampaikan, pemerintah Kabupaten Halbar segera membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan juga meminta pemerintah daerah harus membuat peraturan daerah (Perda) mengenai nilai lebih dari potensi lokal daerah.
Aksi demo tersebut didengar oleh Pemda Halbar dan massa aksi diminta hearing bersama Sekertaris Daerah Halbar. Sekertaris Daerah (Sekda) Halbar, Syahril Abd Rajak dalam menyampaikan bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sudah di bentuk dalam beberapa waktu lalu oleh Pemda Halbar dengan nama, Bidadari Mandiri, dan sementara untuk edaran penerimaan tenaga kerja juga sudah jalan dan sampai saat ini baru berkisar 3 atau 4 orang yang memasukan lamaran tersebut.
Lanjutnya, untuk harga kenaikan komoditi kopra itu kami pemerintah juga sangat prihatin dan kenaikan harga komoditi kami tidak bisa interfensi karena itu mainan harga pasar, “Jadi harga kopra itu pemerintah daerah tidak bisa mengatur atau interfensi karena harganya naik itu mainan harga pasar dan harga kopra yang turun sangat derastis ini bukan hanya di Halbar tetapi ini harga nasional,” cetus Syahril. (UK)
