LABUHA – Mengemuka dalam LPP 2017, Fraksi Golongan Karya (Golkar), menanggapinya dengan sejumlah catatan diantaranya kurang lebih 100 Miliar hutang bawaan tahun 2017 yang di masukkan dalam anggaran 2018.
Pasalnya, dari delapan fraksi tersebut semuanya menyetujui LPP APBD 2017 dan meminta untuk di tindak lanjuti. Hanya dari 8 fraksi tersebut, Fraksi Golkar memberikan sejumlah catatan kepada bupati halsel agar di tindaklanjuti.
Pandangan umum Fraksi Golongan Karya (Golkar), yang disampaikan oleh juru bicara Fraksi Golkar Gufran Mahmud, tersebut meminta kepada bupati Halmahera Selatan Bahrain Kasuba, agar menjelaskan tentang laporan anggaran APBD 2017 yang dilampirkna anggaran nihil, padahal kurang lebih ada 100 miliar yang dimasukkan dalam APBD 2018 sebagai utang daerah, bahkan ada kurang lebih 4 miliar DBH juga belum dibayarkan oleh pemerintah provinsi.
“Jadi kurang lebih 100 miliar tersebut adalah hutang bawaan 2017, maka kami meminta agar di jelaskan,” tetangnya.
Lanjut Gufran, selain sejumlah hutang, pihaknya juga meminta agar Bupati Halsel, menindak lanjut, laporan dinas perhubungan terkait dengan pengadaan mobil transdes yang sudah 100 persen, namun faktanya desa yang harus menerima sesuai Dipa kementerian terkait, ada desa yang belum menerima.
“Bupati juga harus jelaskan realisasi belanja pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD), yang mana tidak terbaca secara jelas dalam rincian anggaran, sehingga tidak ada sumber penganggaran,” ucapnya.
Karena kata Gufran, Akibat dari pemindahan banyak ASN di mutasi, dan dibiayai oleh APBD, maka tidak ada kejelasan sumber penganggaran.
“Harusnya disampaikan kepada DPRD agar bisa diketahui bersama, berapa anggaran yang direliasikan, untuk pembayaran gaji,” cetusnya.
Selain itu kata dia, di tahun 2017 juga sejumlah bantuan sosial dan hibah tidak dicantumkan nama-nama penerima bantuan tersebut.
“Kami meminta kepada bupati agar menjelaskan sejauh mana tidak lanjut catatan, yang disampaikan,” tutupnya. (Raja)
