MOROTAI – Nampaknya masih terdapat, sampai saat ini, alokasi anggaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), belum juga cair.
Anehnya lagi, alokasi anggaran BUMDes, yang bersumber dari Dana Desa (DD) melalui APBN telah diusulkan pengurus, sejak Maret, 2017 lalu.
Diduga, molornya pencairan dana BUMDes ini terjadi merata di 84 desa yang ada di Morotai, dari total 88 desa.
”Jadi yang diprioritaskan itu hanya 4 desa saja, yakni Daeo, Daeo Majiko, Sangowo, Bere-Bere,” ungkap ketua BUMDes desa Gosoma Maluku, Lahasa Ode, kepada media ini, Sabtu (4/8).
Diakui Lahasa, empat desa yang menjadi prioritas pihak PMD ini, menyusul adanya rencana kunjungan Presiden Joko Widodo, yang diagendakan, bakal berkunjung ke empat desa, sebagimana telah disetting dinas terkait.
”Pak Jokowi mau berkunjung ke empat desa ini, makanya jadi prioritas, sehingga ada kesan, bahwa BUMDes di Morotai sudah jalan. Padahal, hampir semua desa dananya saja belum cair, termasuk kami di Gosoma,” ungkap Lahasa, dengan nama kesal.
Lebih jauh dijelaskan, seluruh persyaratan administrasi menyangkut usulan pencairan, telah dilakukan sejak Maret 2017 lalu.
”Uangnya digeser bagian keuangan ke rekening desa, tapi tidak bisa cair, sebab dari pihak Bank, meminta kita untuk bisa membawa serta rekomendasi pencairan dari dinas PMD. Tapi lagi-lagi rekomendasi sampai hari ini tidak dikeluarkan dinas terkait, yang justru memprioritaskan empat desa itu,” jelas Lahasa.
Bagi Lahasa, kebijakan Dinas PMD, merupakan bagian dari diskriminasi terhadap desa yang lain. ”Khusus untuk BUMDes Gosoma itu besarannya Rp 150 juta, yang Rp 100 juta masuk ke BUMDes, dan Rp 50 juta lagi masuk ke koperasi nelayan, tapi hingga kini, uangnya belum bisa cair,” aku Lahasa.
Untuk memastikan masalah ini, kepala PMD Morotai, Nursina Kadir, saat dikonfirmasi, belum merespon pertanyaan wartawan hingga berita ini ditulis. (Cal)
