MOROTAI – Kasus dugaan pemalsuan dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018, yang saat ini di tangani oleh pihak Direktorat Kriminal Umum (Ditkrimum) Polda Malut, nampaknya sudah ada nilai terang.
Bagaiman tidak, setelah APBD induk 2018 di sahkan, kemudian sejumlah anggota DPRD melihat bahwa di dalam dukumen APBD itu terdapat sejumlah anggota yang dipalsukan tanda tangannya.
“Dengan begitu, sejumlah anggota DPRD yang tanda tangannya dipalsukan langsung mengetahui siap pelakunya. Sebut saja salah satu staf pengawai di Pemkab Pulau Morotai, dialah yang melakukan hal tersebut,” ungkap Micbill Abdul Aziz, anggota DPRD Morotai, saat hearing bersama warga desa Daruba, Senin (6/8).
Menurutnya, “Walapun kami sudah mengetahui pelaku yang meniru tanda tangan kami, tetapi pihaknya belum bisa menyebutkan nama pelaku tersebut. Karena saat ini pihak penyidik Polda masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi, dan dirinya juga sudah mengakui bahwa. Saya dan beberapa anggota dan pimpinan sudah di periksa oleh penyidik Polda Malut,” akunya.
Dirinya juga mendesak kepada pihak penyidik Polda Malut, “Setelah Sekwan Alexsander Wermasubun, Sekda Muhammad M Kharie, Kepala Bappeda Adjan Sofyan, dan sejumlah rekan dewan lainnya di periksa. Maka pihak penyidik Polda Malut segera mengungkapkan siapa aktor di balik penandatanganan dokumen APBD Bodong 2018,” desak Micbill. (Cal)
