TERNATE – Pengurus Besar Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Morotai (PB-HIPPMAMORO), hari ini mengelar unjuk rasa di depan kantor Kriminal Khusus (Krimsus), mendesak agar Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara (Malut) segera mempercepat proses penyelidikan kasus pemalsuan tanda tangan Dokumen APBD 2018 Morotai.
“Kami memberikan dukungan moril kepada Polda Malut, akan tetapi kalau kasus ini tidak ditangani dengan baik maka publik Morotai akan membuat mosi,” jelas Kordinator Lapangan (Korlap) Muhammad Albar, Jumat (10/8).
Selain itu mereka juga menuntut agar Polda Malut agar dalam proses penyilidakan kasus pemalsuan tandatangan itu dilakukan dengan terbuka, agar seluruh masyarakat mengetahui aktor pemalsuan tanda tangan dokumen negara itu.
Selain itu PB-HIPPMAMORO menilai bahwa Pemda Morotai juga tidak memiliki kajian Water Front City, juga DPRD Morotai yang tak berpihak pada rakyat.
“Bupati Morotai Benny Laos, stop buat kegaduhan dan kebijakan yang kontraversi yang yang merugikan rakyat Malut,” tukasnya. (HT)
