TERNATE – Badan Pengawas Pemilihan Umum, Bawaslu Kota Ternate, Senin (03/09) melakukan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Melawan Curang, Money Politics, Politisasi Sara Upaya Mewujudkan Pemilu yang Berkualitas”.
Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Grand Majang tersebut turut hadir dari Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate, Polres Ternate, Kodim 1501 Ternate, perwakilan Parpol DPD II Kota Ternate, OKP, perwakilan masyarakat serta insan Pers.
Ketua Bawaslu Kota Ternate, Kifli Sahlan dalam penyampaiannya mengatakan, Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) merupakan pedoman bagi Bawaslu dalam rangka mengefektifkan fungsi pencegahan dan penanganan pelanggaran pada Pemilu 2019 mendatang.
Untuk itu indeks kerawanan pemilu (IKP) sangat membantu Bawaslu untuk mengidentifikasi atau mendeteksi sejak dini potensi pelanggaran yang terjadi untuk diantisipasi terhadap potensi yang ada.
“Ini dalam rangka pencegahan, kenapa, karena mencegah itu lebih baik dari pada menindak,” ujarnya.
Sementara, Kordiv Pengawasan Bawaslu Kota Ternate, Rusly Saraha saat memaparkan materi tentang IKP berharap, pembahasan IKP ini dapat bermanfaat bagi Bawaslu maupun komponen lain untuk digunakan secara strategis.
“Ini kita ingin menekan angka pelanggaran dan resiko yang muncul dalam pelaksanaan proses Pemilu, kita berharap dengan IKP ini potensi kerawanan Pemilu tidak bias atau meluas keluar,” tandasnya.
Karena itu peran serta dan partisipasi para stakeholders Pemilu yang ada dapat dimaksimalkan untuk mengawal pelaksanaan Pemilu secara bersama dan menciptakan hasil yang optimal.
Senada dengan itu, Kordiv Hukum Bawaslu Malut, Sulfi Majid mengatakan, IKP ini nanti menjadi alat deteksi dini terhadap potensi pelanggaran yang berpotensi terjadi. Ia menegaskan, kehadiran Bawaslu adalah untuk membantu bukan mencari kesalahan, karena itu pengawas pemilu tetap melakukan komunikasi dan koordinasi terhadap sesama penyelenggara di daerah.
Ditempat yang sama Kapolres Ternate, AKBP Azhari Juanda mengajak semua komponen untuk melawan politisasi SARA, Politik Uang dan Black Campign.
“Untuk mewujudkan Pemilu yang berkualitas, maka yang dibutuhkan adalah proses yang berkualitas, penyelenggara harus berkualitas, pengawas berkualitas, pesertanya juga harus berkualitas, petugas keamanan juga harus melakukan pengamanan yang berkualitas juga, pemilih juga harus berkualitas, pengawas lapangan juga harus berkualitas, semuanya harus berkualitas,” ajaknya.
Ia juga mengajak insan Pers di Maluku Utara, khususnya di Kota Ternate untuk turut berpartisipasi menyebarkan berita yang bersifat edukatif, yang ketika dibaca, publik menjadi lebih cerdas. Ia melarang pers menyebarkan berita hoax yang tidak tahu dimana ujung pangkalnya. “Mari kita berkomitmen terhadap 4 pilar kebangsaan ini,” ujarnya.
Sedangkan Kasdim Mayor Inf Anton Santani yang mewakili Dandim 1501 Ternate untuk menyampaikan materi pada kegiatan tersebut memaparkan sejumlah kerawanan dan pencegahanya. Kata dia, TNI bersifat membantu penyeimbang aparat Polisi. TNI kata dia tetap bersikap netral dalam Pemilu nanti.
“TNI itu netral, tidak memiliki kepentingan apapun, ujungnya kita membantu Polri mewujudkan Pemilu damai dan aman,” ungkapnya.
Menurut dia, potensi kerawanan bisa terjadi pada suasana sebelum, sedang dan sesudah Pemilu berlangsung.
“Kita bisa dapatkan potensi ini ketika sebelum, sedang dan sesudah pesta demokrasi berlangsung, di sana kita temukan ada yang salin ejek antar peserta, media sering menyebar berita hoax, mengganggu ketertiban masyarakat saat kampanye, intimidasi terhadap petugas TPS, Money politik (serangan fajar), tingginya angka golput, bentrok sesama pendukung, menolak penetapan pemenang, money politik, itulah kerawanan sebelum, sedang dan sesudah, potensi kerawanan pemilu ada di sini,” ucapnya.
Karena itu, dia mengajak semua komponen untuk sama-sama melakukan gerakan pencegahan terhadap potensi ini. “TNI akan amankan pelabuhan, pos dalduk, fasilitas umum dan fasilitas kantor,” singkatnya.
Sementara diakhir diskusi, Bawaslu Kota Ternate dan seluruh komponen melakukan penandatangan butir-butir deklarasi tolak politik uang dan politisasi SARA. (HI)
