MOROTAI – Kinerja Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Pulau Morotai kembali mulai dibenahi. Buktinya, dimasa kepemimpinan Bupati Benny Laos, bagian Pemerintahan sudah mulai berjalan normal dari segi penganggarannya.
“Saat ini sistem penyerapan anggaran sudah berbeda tidak seperti di tahun sebelumnya, dimana di tahun sebelumnya sistem penyaluran anggaran pembayaran pembebasan lahan masi di bayar menggunakan sistem tunai, tetapi dimasa kepemimpinannya. Sistem pembayaran sudah dilakukan menggunakan non tunai.
“Jadi, di masa kepemimpinan saya ini pembayaran lahan sudah menggunakan sistem non tunai, dan sistem penyaluran anggarannya sudah membaik, hal ini kami lakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan,” ungkap Kabag Pemerintahan Setda Pulau Morotai, Mochtar M. Taher, kepada wartawan diruang kerjanya, Kamis (18/10).
Ketika disentil terkait dengan besaran anggaran yang melekat di Bagian Pemerintahan saat ini, Dirinya mengatakan bahwa saat ini anggaran yang di kelolah di APBD-P 2018 itu hanya sebesar Rp 2,1 miliar lebih.
”Ini sudah menggunakan sistem transaksi non tunai. Namun, saat ini untuk pembayaran lahan belum sepenuhnya di lunasi karena keterbatasan anggaran,” katanya.
Menurutnya, ”Anggaran senilai Rp 2,1 miliar lebih ini belum mampuh menyelesaikan semua pembayaran lahan tahun 2018 ini, sehingga lahan warga yang sudah di bebaskan oleh Pemda baru bisa di selesaikan pada tahun 2019 mendatang. Karena utang di tahun 2018 ini masi cukup banyak, dan rencananya akan di selesaikan di tahun 2019, tapi saya juga belum bisa pastikan jika 2019 dilunasi. Sebab, APBD 2019 belum disahkan. Namun untuk anggarannya kami sudah usulkan,” tandasnya.(Ical)
