MOROTAI – Lembaga DPRD Kabupaten Pulau Morotai mempertanyakan kinerja tim pemerintah pusat, yang tergabung didalamnya yaitu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kemenpan yang bertandang ke Morotai dalam rangka menginvestigasi persoalan aksi unjuk rasa dan pemboikotan aktivitas perkantoran yang sudah berjalan seminggu terakhir ini, yang dilakukan gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat yang mengatas namakan Koalisi Masyarakat Morotai Bersatu (KMMB) untuk melengserkan Bupati, Benny Laos dari jabatannya.
Pasalnya, tim gabungan pemerintah pusat yang berada di Morotai selama dua hari terhitung dari, Rabu (28/11) dan kembali, Kamis (29/11) tadi, dianggap tidak mencari solusi dan tidak serius untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di Morotai, melainkan hanya datang kemudian kembali.
Sebagai aksi protes terhadap tim gabungan pemerintah pusat yang dianggap tidak serius menyelesaikan persoalan yang terjadi, sejumlah anggota DPRD seperti, Mic Bill Abdul Aziz, Suaib Hi. Kamil dan Ajudin Tatimbar menolak ikut rapat bersama dengan tim gabungan pemerintah pusat yang menggelar rapat tertutup diruang Wakil Ketua I DPRD, Ricard Samatara.
Padahal, di waktu yang sama para anggota DPRD ini juga berada di kantor DPRD. Alasan ketiganya tidak menghadiri pertemuan tersebut, karena tim gabungan pemerintah pusat ini menolak menggelar rapat diruangan yang telah disediakan.
“Ruangan yang telah disediakan untuk rapat itu, ruangan paripurna DPRD, kok mereka (tim pemerintah pusat) tidak mau rapat disitu, dan memilih ruangan Wakil Ketua I DPRD, Ricard Samatara, sebenarnya ada apa sehingga mereka tidak mau gelar rapat ditempat yang telah disediakan,” ucap salah satu anggota DPRD, Mic Bill Abdul Aziz.
Wakil Ketua II DPRD, M Rasmin Fabanyo juga senada dengan Mic Bill Abdul Aziz. Dirinya lantas membeberkan hasil rapat dengan tim gabungan pemerintah pusat tersebut, dirinya mengakui tidak ada satu pun hasil dalam rapat yang berlangsung.
“Saya ikut dalam rapat itu, saya sudah jelaskan ke tim, bahwa persoalan yang terjadi di Morotai bukan saja persoalan aksi pemboikotan perkantoran yang dilakukan ASN. Tapi seluruh persoalan yang terjadi di pemerintahan Morotai, seperti APBD fiktif, monopoli bisnis, pelayanan publik uang tidak berjalan, pagu anggaran yang sangat kecil yang diberikan ke kantor SKPD dan ASN disuruh turun ke desa-desa untuk lakukan pendataan tanpa anggaran. Ini semua dilakukan Bupati,” kata Rasmin dihadapan masa aksi di ruang paripurna DPRD.
Rasmin juga ikut mempertanyakan keberadaan kehadiran tim investigasi pemerintah pusat ini. ”Saya secara pribadi juga meragukan tim investigasi ini, yang namanya investigasi itu harus secara detail menggali informasi, tapi tim pemerintah pusat ini dalam rapat, baru dijelaskan mengaku sudah tahu, bagi saya tim investigasi ini tidak paham soal investigasi,” imbuhnya.
Bahkan, Rasmin juga ikut menyesalkan sikap tim investigasi yang memilih ruangan Wakil Ketua I DPRD, Ricard Samatara untuk gelar rapat. Dikatakan Rasmin, Ricard Samatara sendiri diketahui keluarga dekat Bupati.
”Pak Ricard Samatara ini kan ipar Bupati, masa gelar rapat di situ, ini kan aneh,” tutur Rasmin.
Wakil Ketua I DPRD, Ricard Samatara sontak mengklarifikasi pernyataan Rasmin terhadap tudingan yang dialamatkan kepada dirinya sebagai keluarga dekat Bupati.
”Saya secara pribadi kurang suka dengan Bupati, karena caranya komunikasinya yang kurang bagus,” singkat Ricard.
Sementara Direktur Fasilitasi Kepegawaian Kemendagri, Makmur Marbun menolak diwawancarai awak media usai menggelar rapat diruangan Wakil Ketua I DPRD. (Ical)
