TERNATE – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ternate, Rabu malam menggelar dialog fenomena domonstrasi ASN dan masyarakat terhadap Bupati Morotai Benny Laos.
Diaolog yang dilakukan di cafe Borneo di jalan Hasan Esa, Kelurahan Takome, Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate, Rabu (05/12) dengan itu tema “Arogansi Kepala Daerah, Menelaah Kasus Benny Laos, Cermin Dominasi Ekonomi Taipan dan Pelanggaran Hukum”.
Dialog itu menghadirkan berbagai narasumber diantaranya Dr. Aziz Hakim (dalam prespektif hukum), Dr.Syahrir Ibnu (tata kelola konflik massa di Morotai), Dr.Herman Oesman (sosiologi), serta Mahmud Ici (prespektif lingkungan) dan juga keterwakilan dari HPMAMORO yang dihadiri langsung oleh ketua umum.
Dialog yang berlangsung dari pukul 21.30 WIT hingga pukul 02.00 WIT, melahirkan berbagai macam jejak pendapat yang berkembang diantaranya mempertegas pengawalan DPR kabupaten Morotai, agar mengkaji kebijakan Bupati Morotai dengan aturan yang berlaku, kemudian persoalan lahan tanah yang mestinya menjadi investasi bagi masyarakat Morotai sebagai aset generasi masa yang akan datang.
Ketua bidang PPD Partisipasi pembangunan daerah (PPD) HMI Cabang Ternate Muhammad Safrudin mengatakan, dialog ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pemimpin Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai agar tidak sewenang-wenang dalam mengeluarkan kebijakan yang terkesan oligarki atau menguntungkan kepentingan kelompok dan mengabaikan kepentingan masyarakat umum kemudian sedikit menstimulus kepada masyarakat Morotai.
“Mahasiswa dan pemuda agar tetap terus mengawal serta mengawasi berbagai macam ketimpangan daerah baik yang dilakukan oleh pimpinan kepala daerah maupun oknum yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya.
Lanjut Muhammad, “Permasalahan yang terjadi di Kabupaten Morotai itu kami dari himpunan mahasiswa Islam HMI cabang Ternate merasa prihatin dengan kondisi yang ada di kabupaten pulau Morotai yang belakangan ini ramai di media, sehingga kami mencoba untuk memediasi sekaligus mengawal problem yang terjadi di kabupaten kepulauan Morotai itu sendiri,” tambahnya.
“Harapan dari dialog ini adalah sebagai warga negara Indonesia dan masyarakat provinsi Maluku Utara sangat menginginkan bahwa pengawalan berbagai macam ketimpangan, harus hadir dalam integritas institusi, serta partisipasi publik yang lebih aktif, khususnya di Kabupaten Pulau Morotai, untuk itu HMI juga akan melakukan advokasi dan terus mengawal agenda ini,” pungkasnya. (HI)
