MOROTAI – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pulau Morotai Muhammad M Kharie, kembali melantik sebanyak 13 orang pejabat eselon III dan IV, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor: 821.23/04/KEP-PM/II/2019. Tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan administrator dan jabatan pengawas dilingkup Pemkab Pulau Morotai.
Pelantikan berlangsung Senin, (11/02) bertempat di Aula Kantor Bupati Kabupaten Pulau Morotai.
Sebanyak 13 orang pejabat yang dilantik itu diantaranya eselon III, Musriyana Nabiu jabatan lama Sekretaris Inspektorat, jabatan baru Kabag Keuangan Sekretariat DPRD, sekaligus Plt Sekretaris DPRD, Muhammad Kasim Ali, jabatan lama Kabag Persidangan Sekretariat DPRD, jabatan baru Sekretaris DKP Morotai, Djufri Kube jabatan lama Staf Khusus Setda Morotai, jabatan baru Pj Kabag Persidangan Sekretariat DPRD Morotai, Richard Lumoly jabatan lama Staf Khusus Setda Morotai, jabatan baru Pj Kabid Tenaga Kerja di Disnakertrans, Mohammad Jain A. Kadir jabatan lama Kabid Cipta Karya di Dinas PUPR, jabatan baru Pj Kabag Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Morotai, Abdul Karim jabatan lama Kabag Kesra Setda Morotai, jabatan baru Kabag Protokoler Setda Morotai, Basri Jindadi jabatan lama Kabid Pemadam Kebakaran di Satpol-PP, jabatan baru Kabid Pengembagan dan Keselamatan di Dishub.
Sementara untuk pejabat eselon IV, yakni Salma Lahia jabatan lama staf Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP), jabatan baru Kepala Seksi di DPKP, Adrian Lesang jabatan lama staf Setda Morotai, jabatan baru Kepala Seksi di Dinas Perpustakaan Daerah, Said Kadir jabatan lama staf BKD Morotai, jabatan baru Pj Kasubig Mutasi dan Promosi di BKD, Indah Mayang Sari Sugiarto jabatan lama staf Dikbud, jabatan baru Pj Kepala Seksi di Dikbud, Hasugianto Tjangau jabatan lama Dikbud, jabatan baru Pj Kepala Seksi di Dikbud, Nurmila S. Rahman jabatan lama staf Kantor Camat Morja, jabatan baru Pj Kepala Seksi di Dispora.
Dalam sambutan Bupati Benny Laos, yang disampaikan oleh Sekda Pulau Morotai Muhammad M Kharie menyatakan, ”Beberapa waktu lalu, saya telah melakukan perubahan formasi JPT di Dinas Sosial. Langkah strategis penggantian JPT ini, dimaksudkan untuk mendorong performa birokrasi, agar menyesuaikan dengan perkembangan dinamika lingkungan sosial, ekonomi dan politik di Morotai. Organisasi perangkat daerah yang kami pandang strategis dalam pencapaian visi-misi, akan terus kami pantau. Oleh sebab itu, jika terdapat kepincangan dalam penyelenggaraanya, maka kami adakan evaluasi secepatnya,” ucapnya.
Dikatakan Sekda, “Kita punya peta jabatan, yang masing-masing telah terisi dengan pejabat administrator dan jabatan pengawas. Namun seringkali mengalami hal serupa. Pada masa-masa sebelumnya, peta ini diisi hanya sekadar melengkapi Struktur Organisasi dan Tata Laksana. Akibatnya banyak pejabat dalam jenjang administrator dan pengawas yang kerap disebut (mohon maaf) belum memenuhi syarat. Baik dari segi administratif, maupun kompetensi. Adakalanya kita melakukan by pass ketentuan perundang-undangan tingkatan jabatan yang mestinya di isi oleh ASN berpangkat tertentu, coba diakali dengan cara-cara yang menurut hemat kami adalah cara yang tak patut digunakan dalam tata kelola birokrasi,” timpalnya.
Lanjut Sekda, ”Sering kali kita juga mengabaikan hal yang paling penting, yaitu diklat penjenjangan. Mestinya setiap pejabat pengawas, pernah, atau diproyeksikan mengikuti pendidikan dan pelatihan penjenjangan eselon empat, atau yang dulu dikenal dengan diklat administrasi umum (ADUM). Begitu pula dengan pejabat administrator, mestinya bersertifikat diklat penjenjangan eselon tiga. Begitu seterusnya, hingga top level jabatan karier di pemerintahan daerah. Agar pejabat-pejabat itu memahami uraian tugas, dan memiliki proyek perubahan dalam jabatannya di organisasi. Badan kepegawaian daerah tidak melulu mengurusi persoalan rutin,” ujarnya.
Pengisian jabatan administrator dan pengawas juga perlu mendapat perhatian serius. Kepada saudara-saurada yang kami percayakan, dan dikukuhkan hari ini, agar dapat menyesuaikan dengan dinamika lingkungan kerja, dan lingkungan sosial secara umum. Kasus-kasus seperti yang baru-baru ini terjadi, sedikit banyak berasal dari jenjang administrator dan pengawas. Sehingga, kalian harus berperan aktif. Pekerjaan administratif tidak serta-merta dilepas pada pengawas.
Begitu juga pengawasan, tidak lost of control, atau kehilangan kendali terhadap pelaksana. “Jangan merasa besar menduduki jabatan, lantas membiarkan staf bekerja sendirian. Kalian adalah pengawas. Kalian adalah administrator, pengarah aliran pekerjaan dari bawah ke atas. Laksanakan tugas pokok kalian dengan baik, dan bertanggung jawab. Agar contoh kesalahan berjama’ah seperti baru-baru ini tidak terulang kembali di masa yang akan datang,” harapnya.(Ical)
