MOROTAI – Sekretaris daerah (Sekda) Kabupaten Pulau Morotai, Jumat (29/3) bertempat di ruang aula kantor bupati, melantik lima orang pejabat eselon III dan IV, di hadiri oleh para asisten, dan sejumlah pimpinan SKPD di lingkup Pemda Pulau Morotai.
Pelantikan yang dilakukan ini berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor: 821.23/05/KEP-PM/III Angka Romawi/2019 Tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan administrator dan jabatan pengawas dilingkungan pemerintah daerah kabupaten Pulau Morotai.
Sebanyak lima orang pejabat eselon III dan IV yang di Lantik itu yakni, Ilham, SE, jabatan lama Kasi Produksi Tangkap pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pulau Morotai, jabatan baru Plt. Sekcam pada Kantor Camat Morselbar, Arafik M. Rahman, S.Pd, jabatan lama Komunikasi, Informatika dan Humas Setda Morotai, jabatan baru Kepala Sub Bagian Humas dan Publikasi pada Bagian Komunikasi, Informatika sekaligus Plt. Kabag Humas Setda Morotai.
Hairil Hi. Hukum ST, jabatan lama staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Pulau Morotai, jabatan baru Kepala Sub Bagian Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian layanan Barang dan Jasa Setda Morotai, Buruyah SE, jabatan lama staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pulau Morotai jabatan baru Plt. Kepala Sub Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pulau Morotai.
Kaimufin SH, jabatan lama Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pulau Morotai, jabatan baru Plt. Kepala Sub Bidang Perbendaharaan Umum pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pulau Morotai.
Sekda Pulau Morotai, Muhammad M Kharie, saat membacakan sambutan Bupati mengatakan,”Salah satu dimensi tata kelola pemerintahan di Kabupaten Pulau Morotai yang paling disoroti saat ini adalah reformasi birokrasi. Kami menyimak perdebatan di ruang publik ahir-ahir ini. Ada pandangan yang menilai kami keliru membuat kebijakan yaitu merubah kebiasaan lama birokrasi pemerintahan yang paternalistik, patron-klien, dan cenderung mengalami inefisiensi, dianggap sebagai sesuatu yang aneh. sementara, ada pihak-pihak yang sadar betapa kebijakan merubah kebiasaan lama adalah langkah maju menuju tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip reformasi birokrasi,” ucapnya.
Lanjut Sekda, ”Saat kami mewacanakan perombakan birokrasi, dari model lama ke model baru, diikuti dengan manajemen ASN yang sesuai dengan sistem merit. Justru banyak dalam jabatan pimpinan tinggi yang sulit menerjemahkan konsep-konsep reformasi birokrasi ke level operasional. Padahal, birokrasi yang diamanatkan dalam semangat reformasi, menuntut tatakelola yang fleksibel, yakni tata kelola yang memudahkan prosedur layanan, memotong rantai birokrasi, membayar salary sesuai performa, sampai pada promosi karier yang berlandaskan sistem merit. Beberapa wewenang yang sifatnya distributif sengaja kami bagi-habis kepada pejabat yang kami anggap berkompeten mengeksekusi kewenangan dimaksud,” timpalnya.
Diakhir sambutan dikatakan, ” Saya minta supaya teman-teman yang baru dilantik ini tunjukkanlah kemampuan, buktikanlah sehingga percepatan pembangunan di daerah khususnya di pedesaan dan kecamatan dapat tumbuh kembang lebih cepat dan baik sesuai dengan apa yang kita rencanakan,” harapnya.(Ical)
