TIDORE KEPULAUAN – Pemerintah Kota Tidore Kepulauan terus berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan yang adil dan merata di segala bidang. Pemerataan pembangunan ini tentu saja harus dilakukan secara bertahap dan melalui penilaian skala prioritas pembangunan daerah. Untuk melaksanakan pembangunan tersebut, Pemerintah Daerah juga sangat memperhatikan aspirasi dan masukan dari masyarakat.
Wali Kota Tidore Kepulauan, Capt. H. Ali Ibrahim, Selasa (20/08/2019) siang di ruang kerjanya memaparkan bahwa salah satu sektor yang menjadi perhatian utama selama tiga tahun enam bulan masa pemerintahan Ali Ibrahim-Muhammad Senin adalah pembangunan infrastruktur yang merata di delapan kecamatan baik yang berada di Pulau Tidore, Pulau Maitara, Pulau Mare maupun di daratan Oba Utara sampai Oba Selatan.
Komitmen Pemerintah Kota Tidore Kepulauan untuk menggenjot infrastruktur jalan di Kota Tidore Kepulauan, tercermin dari dilaksanakannya sejumlah proyek pembangunan dan proyek jalan baik di wilayah pulau Tidore, Pulau Maitara maupun di daratan Oba Tahun Anggaran 2019 dengan biaya sebesar Rp.42.513.351.358,- (Empat Puluh Dua Milyar Lima Ratus Tiga Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah) yang bersumber dari dana DAK dan DAU. Dari anggaran sebesar Rp.42,5 miliar tersebut telah dibagi kedalam 56 titik yang pembangunan proyek seperti peningkatan ruas jalan, pemeliharaan/rehabilitasi jalan dan pembangunan jalan yang dilaksanakan di delapan kecamatan.
Oleh karena itu Ali Ibrahim menjelaskan bahwa prioritas pemerintah daerah melaksanakan pembangunan yang mempertimbangkan rasa keadilan dan pemerataan. Kalaupun ada masyarakat yang menilai masih belum merata, sebagai pemerintah kami mengangggap ini sebuah masukan yang akan menjadi perhatian dan pertimbangan dalam melaksanakan pembangunan di tahun depan.
“Kami tetap terbuka menerima saran dan masukan dari masyarakat untuk meningkatkan kualitas pembangunan daerah, agar kedepan pelaksanaan pembangunan selain mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, juga semakin memenuhi rasa keadilan dan pemerataan,” tutup Ali Ibrahim. (Hms/SS)
