TERNATE – Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) untuk ASN sudah diakomodir oleh pemerintah Kota Ternate dalam anggaran APBD, hal tersebut disampaikan Wali kota Ternate, Burhan Abdurahman, Senin, (4/11).
Wali kota menyebutkan saat ini pemkot juga sudah mengakomodir kenaikan TTP yang sudah dituangkan dalam aturan Permedagri yang harus mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
lebih lanjut Wali Kota mengatakan, untuk kisaran angka dirinya belum bisa memastikan, harus ada tim, pasalnya pada Permendagri indikatornya banyak yang tentunya sangat berkaitan dengan kapasitas daerah. “Jadi setiap daerah dengan kapasitasnya bagus, maka TTPnya besar,” tuturnya.
Dirinya mengatakan untuk penambahan TTP tidak sesederhana dan serta merta langsung dinaikkan namun harus ada pengukurannya serta indikator. “Sama halnya dengan DID, misalnya WTP, jadi daerah yang sudah ada WTPnya semakin banyak berarti kinerja ASN nya bagus, karena kalau kinerjanya bagus bisa berpengaruh pada TTPnya,” tandas Wali kota.
TTP yang sesuai keputusan Menteri Dalam Negeri, baru dikeluarkan keputusannya tahun 2019, dan semua harus menyesuaikan, sebab TTP yang diatur secara nasional mengacu pada Permendagri.
“Untuk itu untuk daerah-daerah yang sudah memberikan TTPnya duluan harus rubah kembali, karena kalau tidak rubah maka akan bertentangan, jadinya temuan,” ucap Wali Kota.
Untuk itu, pemkot tidak bisa langsung menyatakan kisaran kenaikan TTP ASN, sebab semua ada ketentuan yang berlaku, sehingga tidak bertentangan dengan Permendagri.
Salah satu poin yang harus diketahui yakni harus ada simulasi, kemudian tergantung kemampuan keuangan daerah dan harus mendapatkan persetujuan dari mendagri.
“Untuk formulasi sudah ada hanya harus dibawa kesana (pusat) untuk dapatkan persetujuan menteri, dan itu akan kita lakukan secepatnya, agar Bulan Januari 2020 sudah bisa jalan. Intinya untuk kenaikan TTP belum bisa dipastikan karena semua berkaitan”, tutup Wali kota. (NT)
