TIDORE KEPULAUAN – Pemerintah Kota Tidore Kepulauan kembali menorehkan prestasi dengan berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang keenam kalinya secara berturut-turut.
Opini tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Maluku Utara yang diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Maluku Utara Ir. Hermanto kepada Pj Sekda Kota Tidore Kepulauan Hj. Kartini Elake dan Wakil Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan, Mochtar Djumati, bertempat di Ruang Auditorium Lt. 2 Kantor BPK Republik Indonesia Perwakilan Maluku Utara, Jumat (19/6/2020).
Penghargaan ini merupakan angin segar bagi Pemerintah Kota Tidore Kepulauan ditengah merebaknya pendemi Covid-19 dan menjadi motivasi bagi seluruh aparatur yang telah bekerja mempertahankan prestasi yang telah diraih berturut-turut dari tahun 2014 lalu ini.
Hal ini dikatakan oleh Pj. Sekda Kota Tidore Kepulauan Hj. Kartini Elake pada saat menerima laporan tersebut. “Prestasi ini merupakan hasil kerja keras dari seluruh aparatur namun ini juga merupakan prestasi seluruh warga masyarakat Kota Tidore Kepulauan yang terus mendukung Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, semoga ini menjadi pendorong semangat untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masayarakat ditengan masa pendemi corona ini,” kata Kartini.
Hal yang sama juga diharapkan oleh Kepala Perwakilan BPK Republik Indonesia, “Kami berharap kedepannya Pemerintah Daerah terus meningkatkan tata pengelolaan keuangan sehingga mampu mempertahankan opini yang telah diraih, dan selalu mengedepankan pengelolaan keuangan dengan akuntabel dan transparan,” kata Hermanto dalam sambutannya.
Tak lupa Hj. Kartini juga mengungkapkan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh jajaran BPK Republik Indonesia Perwakilan Maluku Utara yang telah terus membimbing untuk meraih dan mempertahankan opini WTP keenam kalinya bagi Kota Tidore Kepulauan.
Penyerahan Hasil LKPD Tahun Anggaran 2019 in berjalan tak seperti biasanya karena menerapkan protokol kesehatan, Perwakilan Kepala Daerah yang menerima hasil LKPD se Provinsi Maluku Utara hanya diwakili oleh Kabupaten Halmahera Barat dan Kota Tidore Kepulauan. Kepala Daerah yang lainnya hanya dapat mengikuti jalannya kegiatan melalui virtual atau video conference melalui media sosial. (Hms/SS)
