TERNATE – Gubernur Maluku Utara KH. Abdul Gani Kasuba, Lc di dampingi Forkompinda Maluku Utara, Kepala BPS Provinis Maluku Utara, Kabulog Ternate, Ketua Kadin Maluku Utara, Para Kepala OPD Provinsi Maluku Utara, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, bertempat di Kantor Perwakilan Pemda Malut Eks Crisant Ternate, Senin (24/10).
Rakor juga diikuti Kepala Badan Pangan Nasional Arif Prasetio, Dari Dirjen Kementrian Perdagangan, Kepala Badan Penyuluhan dan SDM Pertanian Dedi Nursamsi, Kepala Staf Umum TNI Letjen Eko Margiono, Jammuda perdata dan tata usaha negara Kejagung Fery wibisono, Kabreskrim Polri Komjen Agus Andrianto, serta seluruh Kepala Daerah.
Dalam rakor tersebut, Menteri Titio menyampaikan bahwa Sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, agar Kemendagri serta Kementerian lembaga terkait lainya untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi mingguan tentang inflasi di daerah yakni pada tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota.
Kita tahu bersama bahwa inflasi merupakan salah satu isu global dan menjadi perhatian oleh seluruh dunia dikarenakan dampak dari Covid-19 serta pengaruh akibat perang antara Rusai dan Ukraina sehingga sangat mempengaruhi pasokan energi dan pangan dunia yang berimbas kepada situasi ekonomi dan keadaan keuangan.
Banyak negara yang menahan pangannya masing-masing untuk kepentingan rakyat, demikain juga energi serta harga minyak sangat tinggi lebih dari $100/barel, sehingga banyak negara yang sangat banyak mengalami inflasi yang cukup tinggi, seperti Turky sudah mencapai 83%inflasi, Libanon 162%, Sri langka sudah 98%, Laos sudah mencapai 34% inflasi.Kenaikan harga barang dan jasa yang membuat biaya hidup rakyat menjadi tinggi,” urai Mendagri.
Mantan Kalpolri itu mengatakan, bahwa Indonesia pada posisi yang relatif masih landai pada kisaran 5,95% , oleh sebab itu kita harus searah mengutamakan pendampingan kepada daerah agar tidak ragu-ragu untuk menggunakan instrumen keuangan pada APBD sekaligus mengaktifkan satgas pangan atau tim pengendali inflasi daerah masing-masing karena angka nasional merupakan penjumlahan dari lakngkah-langkah yang dilakukakn oleh seluruh Provinsi, Kabupaten dan kota semuanya harus bergerak bersama, kalau semua daerah bisa mengendalikan infalsi di daerah masing-masing maka secara nasional akan jauh lebih mudah untuk dikendalikan.
“Itulah tujuan rakor mingguan pada hari ini, Presiden Jokowi juga menyampaikan kepada saya bahwa rakor perbulan nantinya beliau yang akan memimpin secara langsung kepada semua tim inflasi daerah atau nasional,” kata Tito.
Simpulan hasil moniv tim aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP menyampaikan bahwa Pemda telah mengambil langkah-langkah pengendalian inflasi daerah terutama dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok, namun upaya tersebut belum seluruhnya memperhatikan komuditas pembentuk terjadinya inflasi di daerah,” ungkapnya.
294 Pemda telah melakukan pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia, 202 Pemda telah melaksanakan rapat teknis tim pengendalian inflasi daerah, 67 Pemda telah melaksanakan pencanangan gerakan menanam, 219 Pemda telah melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait, 189 Pemda telah melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, 165 Pemda telah berkordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, 90 Pemda telah merealisasikan BTT untuk dukungan pengendalian inflasi, serta 44 Pemda telah memberikan bantuan transportasi dari APBD,” jelas Mendagri.
Ia juga menambahkan bahwa ada kurang lebih ada 10 solusi dalam pengendalian inflasi yaitu kunci utama yang menjadi prioritas dan sinergi semua stakeholder, komunikasi publik dengan baik sehingga masyarakat jangan dibuat panik, aktifkan TPID pada tingkat provinsi dan kabupaten/ kota, tim harus memperkuat sinergi dan konsisten, harus mengaktifkan satgas pangan, penyaluran BBM bersupsidi harus tepat pada sasarn, harus melaksanakan penghemat energi, harus melakukan gerakan tanam cepat panen, melakukan kerja sama antar daerah, intensifkan jaringan pangan sosial, dan kepada BPS Provinsi dan BANK Indonesia agar supaya mengumumkan angka infalsi hingga Kabupaten/Kota. (Adpim/HI)
