Gamalamanews.com-LABUHA, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) cabang Halsel, meminta kepala Polisi Resort (Polres) Halmahera Selatan (Halsel) dan Kejaksaan Negeri (Kejari), agar menyelidiki anggaran perumahan bantuan Kementerian Sosial RI bagi masyarakat yang berpendapatan rendah.
Diduga dana yang dikucurkan kurang lebih Rp 5,9 miliar, untuk pembangunan perumahan bagi warga yang berpendapatan rendah, dengan ukuran perumahan 10 x 5, namun berselang waktu berjalan, perumahan tersebut dibangun dengan ukuran 5×6.
“Kami siap mendukung program pemerintah, tapi jangan lagi pemerintah memakan hak rakyat, silahkan anda memakan uang perumahan asal jangan anda makan rakyat,” teriak Armain salah satu orator saat menyampaikan aspirasi didepan Kantor Bupati Kabupaten Halmahera Selatan. Kamis, (27/4).
Lanjut dia, selain anggaran Rp 5 miliar 900 juta, pemerintah juga telah mengambil keuntungan dari warga dengan nilai per KK Rp 20 ribu hingga Rp 50 ribu, namun tidak diketahui digunakan untuk apa.
“Ada apa sebenarnya ini,? Kami minta polres dan kejari proaktif menyelidiki anggaran tersebut,”mintanya.
Lanjut Armain, Bantuan yang saat ini adalah bantuan perumahan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, bukan diperuntukkan untuk Warga Habibi yang digusur, namun dipaksakan oleh Pemkab, sehingga terkesan rancu dan tidak sesuai dengan anggaran yang sebenarnya.
“Kalau warga yang digusur pemerintah harus siapkan semua fasilitas yang sesuai bukan seperti yang disediakan sekarang,”tutupnya.(Raja)
