TERNATE – Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Bencana Banjir Bandang yang digelar di Ruang Rapat Lantai III Kantor Wali Kota Ternate. Selasa (27/8/24).
Rapat tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonsia (Menko PMK RI) Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P., Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia (BNPB RI) Letnan Jenderal TNI Suharyanto S.Sos., M.M., Pj. Gubernur Maluku Utara Drs. H. Samsuddin Abdul Kadir, M.Si., Wali Kota Ternate Dr. M. Tauhid Soleman, M.Si serta Kapolda Maluku Utara Irjen Pol. Midi Siswoko, S.I.K. dan diikuti oleh Sekretaris Daerah kota Ternate Dr. H. Rizal Marsaoly, SE., MM sekaligus Koordinator Posko Tanggap Darurat Banjir Bandang Rua, Perwakilan Danrem 152/Baabullah, Dandim 1501/Ternate Letkol Arm Adietya Yuni Nurtono, SH., Danlanal Ternate Kolonel Laut (P) Supriadi, mewakili Kapolres Ternate, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalpin Nur, ST., MM, Basarnas Maluku Utara Fathur Rachman, Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Babullah Ternate, Jhoko Sumardiono, sejumlah Kepala OPD.
Drs. H. Samsuddin Abdul Kadir, M.Si selaku Pj. Gubernur Maluku Utara dalam Rapat Koordinasi tersebut mengatakan bahwa saat ini pemerintah daerah beserta jajaran yang bergerak di bidang penanggulangan bencana tengah melakukan langkah cepat dalam penanggulangan bencana ini.
“Atas nama pemerintah Provinsi Maluku Utara, saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga kepada Basarnas, TNI, Polri, BPBD, Dinas Sosial serta seluruh kelompok masyarakat yang telah dengan sukarela membantu masyarakat yang terdampak banjir,” tuturnya.
PJ. Gubernur menyampaikan harapannya kepada Menko PMK dan Kepala BNPB untuk mengambil langkah strategis pasca bencana dengan memberikan dukungan pembangunan pasca banjir kepada masyarakat terdampak.
Disamping itu, Wali Kota Ternate, Dr. M. Tauhid Soleman, M.Si. dalam rapat tersebut juga memaparkan bahwa berdasarkan laporan yang diterima, sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024, jumlah korban yakni 18 orang meninggal dunia dan 15 orang luka-luka. Dan untuk perawatan korban luka-luka dirawat di puskesmas Jambula dan puskesmas Sulamadaha.
Lanjut, Wali Kota memaparkan terkait data warga terdampak, yakni terdapat 39 KK dengan total 139 jiwa.
“Terkait dampak kerusakan, terdapat kerusakan pada sektor pemukiman, subsektor perumahan, yakni 25 unit rumah rusak berat, 1 unit Mushala rusak berat, juga terdapat kerusakan pada subsektor transportasi yakni jalan rusak berat, subsektor air dan sanitasi, jaringan dan lain-lain, subsektor energi, jaringan listrik PLN rusak berat, yang mana kemarin sudah dilakukan perbaikan,” tandasnya.
Wali Kota menjelaskan, untuk upaya yang telah dilakukan, pertama, pertolongan dan pencarian korban sebagai prioritas untuk dilakukan penanganan awal, kedua dilakukan evakuasi korban, ketiga, penyiapan lokasi pengungsian, yang bertempat di jembatan pelayaran yang berdekatan dengan tempat kejadian, keempat, pemenuhan kebutuhan dasar korban, kelima, penetapan status tanggap darurat dan pembentukan pos-pos tanggap darurat.
“Untuk yang upaya yang kelima tersebut, di hari minggu pada saat kejadian kami langsung menetapkan status tanggap darurat, sehingga langkah-langkah darurat dilakukan secara cepat oleh semua pihak termasuk dari lingkup pemerintah Kota Ternate,” jelas Wali Kota.
Terdapat 9 kebutuhan mendesak yang juga dipaparkan oleh Wali Kota, diantaranya adalah bahan makanan, pakaian, selimut, matras, air kursi, toilet mobile, tenda, peralatan rescue, dan peralatan dapur. Untuk bantuan yang telah diterima saat ini yaitu air mineral, makanan, pakaian, beras, gula, popok, susu, teh, dan kopi, terpal, dan lain-lain.
“Personil yang terlibat cukup banyak mulai dari hari pertama sampai saat ini yakni BNPB Kota Ternate, TNI, Polri, Basarnas, BWS, keseluruhan OPD yang ada di Ternate, relawan dan warga. Kami ucapkan terima kasih atas semua pihak, juga kepada Menko dan BNPB atas semua dukungan luar biasa yang diberikan,” tutur Wali Kota.
Dalam Kesempatan itu juga, Letnan Jenderal TNI Suharyanto S.Sos., M.M selaku Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana menuturkan bahwa memang bencana ini tidak bisa lepas dari kehidupan siapa saja.
“BNPB mencatat per hari ini terdapat 1.255 kali bencana yang terjadi dan rata-rata semuanya adalah bencana hidrometeorologi basah, atau bencana banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrim,” ungkapnya.
Kepala BNPB mengatakan, karena sekarang bencana banjir telah melanda salah satu wilayah di kota Ternate, maka perlu disikapi bersama dengan segera mengambil langkah-langkah penanganan secara komprehensif.
“Masih ada satu yang masih belum ditemukan, mudah-mudahan bisa segera ditemukan. Kemudian, tidak perlu memikirkan tentang SOP maupun anggaran, karena kepentingan rakyat ini yang menjadi prioritas,” tegasnya.
Di akhir pertemuan tersebut, Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P. selaku Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, turut memberikan arahan bahwasannya, Presiden selalu memberikan arahan dalam hal penanggulangan bencana.
“Presiden berpesan kepada kami agar jangan sesekali mengatakan bahwa korban yang meninggal cuma satu, karena satu itu tidak bisa dinilai, nyawa itu tidak bisa dinilai. Satu orang pun seharusnya dihindari, jangan sampai ada korban,” pungkas Menko.
Menko mengatakan bahwa telah didiskusikan bersama Kepala BNPB, Pj Gubernur, Wali Kota terkait adanya skema yang akan dijadikan jalan keluar untuk menyelesaikan bencana banjir bandang ini.
“Intinya, kita tidak boleh menunda masalahnya, mulai dari korban, penanganan korban, kemudian sampai pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, juga setelah kita kaji bersama terdapat satu usulan rekomendasi Wali Kota Ternate dan PJ Gubernur Maluku Utara yakni terkait kemungkinan adanya relokasi,” Ungkap Menko.
Menurutnya, kita harus terus benahi secara bertahap. “Kita upayakan solusinya adalah solusi tuntas, sehingga tidak boleh terjadi lagi. Karena pastinya, beberapa puluh tahun atau ratus tahun yang lalu juga pernah terjadi. Maka dari itu, kalau sudah menjadi status terlarang agar jangan lagi dijadikan tempat hunian.”
Menko mengatakan, ini akan dikaji lagi bersama BNPB, pemerintah kota juga BMKG terkait mana yang harus direlokasi dan mana yang tidak perlu.
“Sangat mungkin juga bagi mereka yang tidak terdampak untuk harus direlokasi jika memang lokasi tersebut merupakan lokasi yang berbahaya,” tutupnya.
Pada kesempatan tersebut diserahkan juga dana siap pakai serta dukungan bantuan logistik dan peralatan berupa tenda pengungsi, light tower, pompa alcon, sembako, selimut, matras, terpal, Kasur lipat, dan hygine kit.
Usai rapat Menko PMK, Kepala BNPB, Pj. Gubernur Maluku Utara dan rombongan langsung menuju lokasi bencana di Kelurahan Rua untuk temu dengar dengan para korban terdampak sekaligus meninjau proses. (Rls/WR)
