Gamalamanews.com – TERNATE, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Ternate, melalui komisi III dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkim), meninjau rumah penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kelurahan Fitu, Kecamatan Kota Ternate Selatan Senin 04/09/17.
Peninjauan yang dipusatkan di dua lingkungan yakni Rt 06 dan 07, dimana terdapat sejumlah masalah yang terjadi dimasyarakat, sehingga cenderung terjadi kesenjangan sosial.
Ketua Tim peninjau dari komisi III DPRD, Nurlela Syarif mengatakan, agenda ini merupakan tinjauan program dari pemerintah pusat yakni stimulan pembangunan rumah yang tidak layak huni yakni BSPS bagi masyarakat di Kota Ternate. Tercatat bantuan BSPS tahun 2016-2017 terdapat sejumlah permasalahan.
“Untuk bantuan di tahun 2016 ini sangat bermasalah, karena menurut keterangan masyarakat, bantuannya tidak diberikan 100 persen”.
Untuk BSPS di tahun 2017, ada terdapat beberapa problem yang di keluhkan warga, diantaranya ada dalam satu kompleks yang beberapa rumah mendapat bantuan sementara yang lainnya tidak dapat padahal rumah rumah tersebut layak mendapatkan bantuan itu.
“Dari aspek perencanaan ini tidak maksimal, selain itu juga pendataan dari keluruhan juga harus sesuai jangan terkesan pilih kasih, dan ini akan terjadi kesenjangan sosial, misalnya diseputaran itu ada sekitar 10 rumah yang secara persyaratan memenuhi untuk menerima bantuan tapi ternyata hanya 5 rumah yang dapat sementara 5 lainnya tidak maka otomatis ini terjadi kesenjangan sosial.” cetusnya.
Olehnya itu lanjut dia, Komisi III akan memanggil pihak terkait dalam hal ini Satuan Kerja (Satker) Perumahan Propinsi dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Ternate untuk meminta kejelasan terkait BSPS 2016. Selain itu Toko Intisari yang dijadikan suplayer juga akan dipanggil karena terkait selisih harga bahan yang melambung jauh.
Sementara Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) kota Ternate, Rizal Marsaoly mengakui, bantuan BSPS 2016 memang bermasalah, namun ini bukan tanggung jawabnya itu masih dibawah tanggung jawab Satker Perumahan dan pelaksanaan teknisnya adalah Dinas PU.
Untuk bantuan 2017 sendiri kata dia, setiap tahapan untuk bantuan BSPS ini, pihaknya melakukan sosialisasi dengan masyarakat, dan sesuai dengan juknis.
“Untuk penerimaan bantuan ini input datanya kita ambil dari kelurahan, Disperkim hanya melakukan pendampingan terhadap masyarakat”, katanya.
“Terkait dengan mekanisme teknis pihaknya berjanji bahwa kedepannya Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Ternate akan melakukan kontrol dan juga bersama-sama mendampingi dilapangan, dan pihaknya juga akan mengkroscek kembali data awal yang dimasukkan oleh pihak kelurahan”, tegasnya.
Tambah Kadis, kedepan untuk data penerima ini akan didata langsung oleh Perkim, sehingga bantuannya merata dan tidak pilih kasih.
Dan untuk bantuan BSPS 2016 yang bermasalah ini, pihaknya sangat menyayangkan, tapi ia mengaku punya strategi dan akan menyelesaikannya diluar dari BSPS.
“BSPS 2016 ini problem, saya juga menyayangkan, tapi saya punya satu strategi nantinya saya akan berkomunikasi dengan lurah untuk melihat berapa jumlah BSPS yang bermasalah di 2016, sehingga kalau data itu sudah dikantongi baru saya minta petunjuk ke Satker Perumahan Provinsi untuk nantinya kita biayai diluar dari BSPS,” tutup Rizal. (HI/CH)
