Beranda Halmahera Barat Ketua DPD II Golkar Bersama Pengurus Resmi Dilantik

Ketua DPD II Golkar Bersama Pengurus Resmi Dilantik

826
0

Gamalamanews.com – JAILOLO, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Halmahera Barat (Halbar)  Ahmad Zakir Mando dan pengurus resmi dilantik oleh Ketua DPD I Golkar Provinsi Maluku Utara Alien Mus.

Pelantikan pengurus yang dipusatkan di Sekretariat Golkar Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Halbar,  Selasa, (12/9/2017) dan sekaligus peresmian komando pemenang Ahmad Hidayat Mus (AHM).

Ketua DPD II Partai Golkar Ahmad Zakir Mando, saat dilantik tidak menghendaki banyak bicara dalam sambutan karena yang terpenting dari setiap partai politik adalah memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Dalam kesempatan itu dirinya menyampaikan mengatakan bahwa  partai golkar tidak menghendaki adanya rakyat yang kelaparan.

“Pada intinya kami partai Golkar tidak ingin rakyat kelaparan, “ucapnya.

Kepada sejumlah wartawan, usai pelantikan dia  mengaku akan membesarkan partai Golkar dan tidak perlu berbicara berlebihan karena masyarakat pada khakikatnya sudah pintar menilai.

“Kalau mau ditanya terkait partai Golkar maka saya cukup sampaikan bahwa warga sudah pintar, “ucapnya singkat.

Sementara  ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Malut, Alien Mus, dalam sambutannya, meminta  ketua DPD II Halmahera Barat yang dilantik, untuk memperjuangkan semua kepentingan masyarakat di Halmahera Barat sesuai kebiasaan kepeduliannya. Karena, golkar butuh panji-panji golkar berkibar sampai di ujung pedesaan.

Alien yang juga Ketua DPRD Provinsi Malut itu mengaku telah berupaya untuk menyelesaikan  kekurangan infastruktur yang dikeluhkan belakangan oleh warga Halbar melalui Pemerintah Provinsi.

Terlebih ruas jalan yang menjadi tanggung jawab Pemprov. Dengan itu, ploting anggaran yang sedikit dikhususkan oleh Pemrov bagi Halbar, adalah bagian dari usaha bersama anggota DPRD Pemprov.

Dia mengharapkan Wakil Bupati Ahmad Zakir Mando bersama Bupati Danny Missy tetap membangun komunikasi  ke DPRD Provinsi dari sejumlah unsur parpol dan pihak pemerintah Provinsi agar ruas jalan yang menjadi tanggung jawab Provinsi dapat diselesaikan. (UK)