Dahrun: Jika Terbukti Akan Kita Evaluasi.
Gamalamanews.com – LABUHA, Satu lagi kades dikeluhkan warganya. Informasi yang dihimpun, Kepala Desa (Kades) Indong Kecamatan Mandioli Utara, Juma Tuahuns, diduga memonopoli sejumlah pekerjaan/program fisik, dalam pelaksanaan, pekerjaan proyek Ipal plus MCK bantuan dari Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman (Perkim).
Selain itu, kades juga diduga melakukan aksi pemecatan para pekerja. Padahal dalam proyek tersebut para pekerja diambil dari putra asli desa setempat namun balakangan sebagian diberhentikan tanpa alasan yang jelas.
Bahkan, Juma (Kades), dalam progres anggaran desa DD tidak mencantumkan besaran anggaran perfisik yang di programkan dalam APBDes.
Padahal, sudah ada instruksi dari Dinas Pemberdayaan Mmasyarakat desa (DPMD) dan Inspektorat, sebagai satu kewajiban setiap desa melakukan transparnsi besaran anggaran Dana desa (DD) dan ADD itu sendiri melalui sosialisasi baliho/spanduk di tiap desa guna mencegah praktek korupsi. Namun sejauh ini tak terlihat di desa tersebut sehingga warga mendesak Inspektorat segera mengusut penggunaan DD Indong.
“Harus ada transparansi biar kami juga ikut mengawasi, bukan malah sebaliknya, fisik ada tapi tidak tahu berapa anggaran proyek juga tidak ada papan nama, kalau bahasa saya proyek siluman, ” beber Akbar Ahad salah warga Desa Indong.
Akbar juga mengeluhkan tindakan Kadesnya tersebut, diantaranya tebang pilih dalam penyebaran Bantuan Warga berupa Beras miskin (Raskin) belum lagi para pekerja yang sengaja dipekerjakan Kades Juma diberhentikan, padahal para pekerja merupakan putra daerah asli Indong, pekerjaan juga sudah dilakukan 30 persen, namun kades memberhentikan dengan alasan tak jelas, hal ini mengundang reaksi warga setempat. Warga menilai Jabatan Kades Juma diduga titipan salah satu anggota DPR Halsel, daerah Pilih (Dapil) III mandioli.
Warga meminta Bupati Halsel melalui BPMD segera mengevaluasi Kinerja Kades Indong.
Keluhan ini ditanggapi serius pihak BPMD melalui Sekertaris BPMD Dahrun Kasuba berjanji akan turun lokasi untuk mengecek kebenaran keluhan warga tersebut.
“Jika terbukti kami segera mengeluarkan rekomendasi ke pimpinan dalam hal ini Bupati untuk dievaluasi, sebab DD sendiri adalah masalah seksi yang dipantau seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali. Begitu juga sikap dan perilaku harus beretika, soal titipan saya rasa keliru, sebab penjaringan sesuai mekanisme”, tepis Dahrun.
Sementara itu, Kepala Desa Indong, Juma belum bisa dikonfirmasi lantaran sampai saat ini telepon selularnya tidak bisa dihubungi. (Raja)
